Reses, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Bantu Kelengkapan RW Hingga Ringankan Beban Mahasiswa

Turun membantu kesulitan masyarakat melalui kerja kerakyatan, serta memberi akses yang mudah kepada warga untuk menyampaikan aspirasi harus dipenuhi oleh seorang legislator.

Baca Juga

Anas Karno Sebut Ada 30 Ribu UMKM Mamin Belum Tersertifkasi Halal, Pemkot Diminta Lakukan Langkah Strategis
Anas Karno Soroti Kasus Anak Dicabuli Keluarga, DP3A-PPKB Amankan Korban ke Shelter
Cegah Polemik, DPRD Surabaya Minta Pengumuman Retribusi Foto di Balai Pemuda Dicabut

Hal ini dilakukan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, ketika melakukan jaring aspirasi masyarakat saat reses.

"Kita melalui kegiatan Reses ini menyerap aspirasi masyarakat kemudian melalui fungsi legislatif kami akan mengkomunikasikan kepada Pemerintah Kota sebagai perwujudan fungsi eksekutif," kata Anas dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat ditemui seusai kegiatan jaring aspirasi masyarakat dikawasan Klampis.

Legislator Fraksi PDIP Surabaya tersebut menambahkan, dalam kegiatan Reses ini masyarakat banyak mengadukan persoalan yang tengah mereka hadapi dan membutuhkan solusi. Mulai dari persoalan sosial, sampai pembangunan infra struktur

"Banyak aduan yang kami terima mulai dari persoalan sosial hingga pembangunan. Di Klampis tadi ada yang minta tambahan biaya pendidikan untuk kuliah diluar kota. Kemudian minta pengurukan makam sebanyak 2 truk, dan di Kendangsari merealisasikan usulan perlengkapan inventaris balai RW berupa almari. Kesemuanya sudah saya realisasikan langsung," imbuhnya.

Anas mengatakan, demi kepentingan warga kita sebagai kader PDIP berupaya merealisasikan kebutuhan mereka.

Selain merealisasikan permintaan warga Anas, juga mensosialisasikan kepada warga untuk bisa memanfaatkan program dana kelurahan melalui musrenbang untuk mengakomodir usulan-usalan warga lainnya.

"Kami juga sampaikan kewarga dimana ada program dana kelurahan melalui Musrenbang untuk menakomodir usulan warga seperti pembangunan fasilitas olahraga, fasum dan lainnya, agar APBD bisa bermanfaat terhadap warga," tutur Anas.

Selain itu kata Anas, masyarakat juga bisa memanfaatkan program pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD untuk merealisasikan usulan-usulan mereka.

"Yang penting APBD kita bisa terserap untuk kepentingan warga Surabaya," pungkasnya.