Meski kebenarannya belum pasti, namun Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini cukup was-was dengan adanya program dari Pemerintah Pusat yang akan menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk kelurahan.
- Petrokimia Gresik Dukung TNI AD Manfaatkan Lahan Tidur untuk Tingkatkan Produktivitas Pertanian Ngawi
- Usai Ditolak, Warga Terima Pembangunan Peninggian Jembatan Kupang Baru, Wali Kota Eri: Langsung Dikerjakan
- Pemberlakuan Sekolah Tatap Muka di Tengah Pandemi, Diknas Jombang: Masih Di Tunda, Nunggu Tren Sebaran Covid Turun
"Dapat atau tidak dana desa itu, kita belum tahu. Kalau tidak dapat ya sudah tidak apa-apa, tapi kalau kita dapat, kan sudah lebih siap dan sudah antisipasi. Kami juga terus melakukan training kepada lurah-lurah,†tegas Risma dikutip Kantor Berita usai memberikan paparan refleksi akhir tahun kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di rumah dinas, Senin (31/12).
Menurut Risma antisipasi saat ini sudah dilakukan lantaran lurah itu merupakan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan kepala desa itu bukan ASN, sehingga pengeluaran keuangannya juga akan berbeda.
"Makanya, nanti kita akan cek juga juknis pengelolaannya bagaimana. Kalau ASN mengeluarkan uang itu pasti ikut pengelolaan keuangan,†paparnya.
Bahkan apabila nantinya para lurah mendapatkan anggaran seperti dana desa, Risma berharap tidak terkena permasalahan hukum karena pengelolaan keuangan yang tidak benar.
"Sekarang ini kita sudah mempersiapkan para lurah dengan mengadakan training dan juga beberapa tes terus menerus," pungkasnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Polres Madiun Masuk Kategori Predikat Layanan Publik Sangat Baik
- Peringati Hari Jadi ke 728, Bupati Tuban Ziarah ke Makam Leluhur
- KLT.Official Bagikan Paket Sembako untuk Warga Jakarta dan Surabaya
