Ekonom senior Dr. Rizal Ramli membeberkan praktik kotor sistem demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia.
- Eri Cahyadi Dipastikan Daftar Cawali Surabaya Lewat DPP
- Sejauh ini Belum Ada Klarifikasi Terbuka, Apakah Megawati Restui Prabowo-Puan?
- Ekonomi vs Kesehatan: Perdebatan Panas di Balik Raperda KTR Jawa Timur
Menurutnya, partai yang ada di Indonesia diduga selalu meminta upeti dari setiap pencalonan baik itu di tingkat bupati, Gubernur hingga Presiden.
“Alat peras-nya: batasan Threshold. Tahun 2014: Tarif 1 partai Rp 300 Miliar; tahun 2019: Rp 500 Miliar. Itulah basis dari demokrasi kriminal,” ungkap Rizal melalui kicauannya di Twitter seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/5).
Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR.
Ambang batas ini juga buat ukuran partai bisa tidaknya mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Sejauh ini, ada satu parpol penguasa ingin merevisi UU 7/2027 tentang Pemilu yang mencakup kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 menjadi 5 persen.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Besok, Ribuan Buruh Demo DPR
- Menko Airlangga Minta Habib, Kiyai Hingga Ulama Se-Indonesia Dukung PPKM
- NU Jatim Tolak Pengangkatan TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah
