Beragam kebijakan dikeluarkan dengan alasan investasi. Paling mencolok melebur sejumlah UU melalui metode omnibus law.
- Nawaning JAGA-NU Se-Madura Raya Gelar Deklarasi dan Konsolidasi Pemenangan Ganjar-Mahfud
- 2.100 Personel Gabungan Amankan Gedung KPU
- Saleh Daulay Ingatkan Kemenkes Gunakan Vaksin Halal, Hindari Vaksin Kadaluarsa
Bahkan Kementerian Kemaritiman dan Investasi bahkan dibentuk untuk agar pembangunan bisa berjalan cepat. Namun nyatanya, investasi tetap minim.
Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengingatkan pemerintah untuk tidak salah diagnosa masalah.
Menurut Andi, penyebab minimnya investasi asing dan lokal yang dianggap sebagai biang keladi pertumbuhan ekonomi harus diuji dan dikaji lagi.
“Karena kekhawatiran terhadap birokrasi dan rakyat ataukah ketidakpercayaan pada pemerintah yang berkuasa. Jangan salah diagnosa,” tuturnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/3).
Lebih lanjut, Andi Arief meminta kepada Presiden Joko Widodo dan para menteri untuk maksud di balik kengototan mereka memaksakan sejumlah RUU omnibus law. Termasuk menjawab pertanyaan publik apakah langkah itu diambil demi mencairkan utang.
“Harus menjelaskan apakah omnibus law yang dipaksakan saat ini merupakan syarat pemberian utang dari IMF dan sekutu-sekutunya?” demikian Andi Arief.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Demokrat Tuding Kenaikan BBM Biang Kerok Kemiskinan
- Kemenkes Sebut Varian Omicron Berkaitan Dengan Penyakit HIV
- Kepercayaan Masyarakat Terhadap Parpol Sangat Rendah
