Detail perencanaan ibukota negara (IKN) baru seharusnya tidak boleh disebar ke negara lain. Ini lantaran IKN tidak hanya berisi gedung-gedung pusat pemerintahan, tapi juga pusat pertahanan dan keamanan suatu negara.
- Harapan Said Didu: Prabowo Bisa Terbebas dari Geng Solo
- Pagar Laut Dibongkar, Said Didu: Terima Kasih TNI AL, yang Lain ‘Mbalelo’
- Said Didu Beberkan 5 Klaster Dugaan Korupsi Jokowi
Begitu kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo ke China beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, Jokowi menawarkan puluhan ribu hektare lahan di IKN yang siap untuk dibangun.
“Adalah sangat naif jika seorang pimpinan negara menyerahkan detail perencanaan ibukota negaranya ke negara lain,” ujar Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Senin (31/7).
Menurutnya, hal demikian hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden yang memiliki kepentingan terselubung. Adapun agenda besar yang terdekat di negeri ini adalah Pemilu Serentak 2024.
“Kecuali kepala negara yang demikian memang ada agenda lain yang disembunyikan,” tutupnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
Dalam kunjungan ke Chengdu, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan 34.000 hektare lahan di IKN Nusantara bagi sektor usaha di sektor kesehatan dan pendidikan.
Dia pun menawarkan kepada para pengusaha China untuk berinvestasi di lahan tersebut.
"Ada 34.000 ha lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan universitas dan untuk infrastruktur," kata Jokowi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Minat ASN Pindah ke IKN Masih Rendah, Bukan Karena Gaji
- Harapan Said Didu: Prabowo Bisa Terbebas dari Geng Solo
- IKN Proyek Pencitraan, Sekarang Memang Harus Terbengkalai
