Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 36,67 persen anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk kantong pribadi Aparatur Sipil Negara atau ASN dan politikus.
said didu
Jokowi Wariskan Utang Negara Capai Rp8.500 T pada 2024, Per Hari Utang Rp 3 Triliun
Utang negara yang akan diwariskan Presiden Joko Widodo kepada pemerintahan berikutnya kian membesar. Tak tanggung-tanggung, warisan utang pemerintahan Jokowi saat berakhir tahun depan diperkirakan mencapai Rp8.500 triliun!
Said Didu: Sangat Naif Pemimpin Negara Serahkan Detail Rencana Ibukota ke Negara Lain
Detail perencanaan ibukota negara (IKN) baru seharusnya tidak boleh disebar ke negara lain. Ini lantaran IKN tidak hanya berisi gedung-gedung pusat pemerintahan, tapi juga pusat pertahanan dan keamanan suatu negara.
Transaksi Rp 300 Triliun Disebut Bukan Korupsi dan TPPU, Said Didu: Kepala PPATK Sudah Melebihi Tuhan?
Soal aliran uang Rp 300 triliun yang mulanya disebut sebagai transaksi gelap, kemudian diklarifikasi sendiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menuai polemik.
Fadli Zon: Cak Nun Bukan Saja Manusia Merdeka, Tapi Manusia Raksasa Indonesia
Dukungan kepada cendekiawan muslim, Emha Ainun Nadjib atau yang akrab disapa Cak Nun terus mengalir usai kontroversi penyebutan Firaun viral di media sosial.
Said Didu: Sumber Dana Politik dari Tambang, Ternyata Kini Diduga dari Judi Online
Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J memunculkan banyak spekulasi di masyarakat. Tidak hanya tentang motif pembunuhan, melainkan juga tentang dugaan beking yang diberikan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo untuk judi online.
Said Didu Sindir Pernyataan Sri Mulyani, Malah Menkeu yang Bebaskan Pajak Orang Kaya
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu seolah tidak percaya dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dimuat oleh media bahwa yang tidak bayar pajak jangan tinggal di Indonesia.
Dipertanyakan Beli Migor Pakai KTP, Kenapa Biosolar dan LPG Tidak Pakai KTP?
Kebijakan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat yang ingin membeli minyak goreng murah dinilai tidak adil. Sebab, kebijakan ini tidak diterapkan di seluruh kebutuhan yang mendapat subsidi pemerintah.
Wafatnya Fahmi Idris, Bangsa Sudah Kehilangan Orang Baik
Rasa duka disampaikan berbagai tokoh atas meninggalnya mantan menteri sekaligus politisi senior Golkar, Fahmi Idris.
Rizal Ramli: Mosok Jokowi Mesti Diajarin Ilmu 101
Kegagalan pemerintah mengatasi masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng (migor) yang diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo ditanggapi sejumlah mantan pejabat negara.
Mafia Migor Dibongkar, Said Didu: Sulit Dipahami Ini Hanya Permainan Dirjen
Kasus kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di tanah air memasuki babak baru. Khususnya setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjendaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menjadi tersangka pada kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan produk turunannya.
Ahok Diminta Jelaskan Kenapa BBM Pertamina Tidak Turun saat Crude Anjlok?
Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax akhirnya resmi naik menjadi Rp 12.500 per liter terhitung mulai hari ini, Jumat (1/4). Sejumlah kritikan tajam langsung dilayangkan kepada pemerintah karena lonjakan yang tinggi pada bahan bakar yang semula hanya seharga Rp 9.000.
Beralih ke Minyak Kelapa Bukan Solusi, PDIP Diminta Perjuangkan Penurunan Harga Minyak Goreng
Solusi menyelesaikan masalah lonjakan harga minyak goreng (migor) yang ditawarkan PDI Perjuangan dinilai belum efektif. Pasalnya untuk mendorong masyarakat beralih ke minyak kelapa tak semudah membalik telapak tangan.
Said Didu Ungkit Janji Kartu Sembako Murah Jokowi
Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng ramai menjadi perbincangan di dalam negeri. Apalagi tidak sedikit rekaman video yang memperlihatkan sekelompok ibu-ibu berjejer membuat antrean panjang hanya untuk mendapatkan minyak goreng.
Versi Said Didu, Utang BUMN Non Keuangan Ditaksir Empat Kali Lipat Era SBY
Perusahaan-perusahaan plat merah di era Presiden Joko Widodo periode kedua ini tengah dililit utang yang ternyata tidak sedikit.