Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seharusnya menjadi satu-satunya yang menyampaikan informasi terhadap perkembangan pandemi virus corona atau Covid-19.
- Kaesang Tanggapi Plesetan Mahkamah Keluarga
- Menteri Gusti Ayu Minta Pemkab Jember Edukasi Orang Tua untuk Lindungi Perempuan dan Anak
- Komunitas Petani Banyuwangi Dukung Erick Tohir Maju Presiden 2024
Hal ini disampaikan aktivis yang juga mantan Sekjen Prodem, Satyo Purwanto dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/4).
Alasannya, keberanian Kepala Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 mengungkapkan data pasien corona yang disampaikan pemerintah pusat tidak real.
Jadi, menurut Satyo, posisi jurubicara percepatan penanganan Covid-19 tidak diperlukan lagi untuk menyampaikan perkembangan korban Covid-19.
"Setelah BNPB dinyatakan sebagai organisasi resmi dalam penanganan wabah Covid-19 ini harusnya BNPB pula yang menjadi saluran utama atau pusat informasi resmi yang bisa dirujuk oleh semua pihak dan masyarakat," ucap Satyo.
Apalagi, kata Satyo, data yang selama ini disampaikan oleh Jubir pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto bukanlah data yang sebenarnya. Sehingga, sering kali berbeda dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
"Harusnya BPS dilibatkan untuk collecting dan penyajian data, sehingga ada metode dalam penyajian data dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan info yang real," jelasnya.
Hal itu kata Satyo akan mempermudah kerja pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan data.
"Sehingga mempermudah kerja pemerintah, tentunya harus ada kejujuran untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya," pungkasnya.
Diketahui, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo mengakui data korban Covid-19 yang disampaikan pemerintah pusat bukanlah data yang sebenarnya.
Pernyataan itu diungkapkan Agus Wibowo saat diskusi virtual bersama melawan Covid-19 yang ditayangkan di akun YouTube Energy Academy Indonesia pada Minggu (5/4) kemarin.
Di mana, Agus Wibowo mengakui data tersebut hanya diambil dari data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sehingga, data dari pemerintah pusat kerap kali berbeda dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BNPB sendiri pun kata Agus, juga memiliki data sendiri terkait jumlah positif Covid-19.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Ditunda
- Mantan Ketua PMII Jatim: Emil Dardak Lebih Matang Pimpin Demokrat
- Buntut Pendaftaran Relawan untuk Bacawali Blitar, M Trijanto: Jika Rakyat Menghendaki, Saya Akan Ikuti Tahapan Pemilukada
