Sandiaga Salahudin Uno mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait rencananya dalam memindahkan ibukota harus dipikirkan betul aspek dan dampaknya.
- Harta Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,033 Triliun
- Airlangga Apresiasi Dukungan Vaksinasi Lansia Melalui Home Care dan Home Delivery
- Presiden Jokowi: Dokter, Pahlawan Tanpa Pamrih yang Berjuang Sampai Ancaman Pandemi Selesai
Sandi turut mempertanyakan apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasilnya kelak. "Saya ingin pemindahan Ibu Kota ini tentunya tidak menambah hutang negara. Saya ingin kebijakan ini telah melibatkan seluruh pihak, bukan hanya eksekutif saja," jelas Sandi.
Sandi menambahkan, sebagai mitra yang kritis dan konstruktif, dirinya ingin memastikan segala keputusan dan kebijakan yang pemerintah keluarkan berpihak kepada seluruh rakyatnya.
"Bukan hanya untuk segelintir orang," imbuhnya.
"Jika sampai pemindahan Ibukota ini terjadi, saya akan pastikan pemerataan ekonomi betul-betul terjadi, bukan sekedar wacana," tutup Sandi seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Diketahui Presiden Joko Widodo hari ini telah resmi memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tempat untuk memindah pusat pemerintahan.
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi lokasi spesifik ibukota baru berdiri.
Jokowi mengatakan biaya untuk memindahkan Ibukota mencapai Rp 466 triliun.
"Sebesar 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibukota," ujar Jokowi. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Luhut Mau Audit Seluruh Perusahaan Sawit dan Pastikan Kantornya Ada di Indonesia
- Siap Kooperatif, Rafael Alun Bantah Akan Kabur ke Luar Negeri
- Menang dan Raih 12,1 Juta Suara, TPP Khofifah-Emil Ajak Semua Pihak Bersatu Majukan Jatim
