. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis bersalah terhadap Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono atas kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun 2015.
- Usut Kasus Ritual Pernikahan Manusia dan Kambing, Polres Gresik Periksa 18 Saksi
- Kembali Marak, Penipuan Berkedok Promo Kereta Api
- Kejari Madiun Periksa 2 Kepala Desa Kasus Dugaan Korupsi Rp1 M Lebih
"Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa Cipto Wiyono dari jeratan hukum. Oleh karena itu, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya," ujar Ketua majelis hakim Hisbullah Idris dikutip Kantor Berita saat membacakan pertimbangan hukum pada amar putusannya yang dibacakan diruang candra, Selasa (13/8).
Tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan memperkaya orang lain menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam amar putusan hakim. Sementara merasa bersalah dan menyesali perbuatannya menjadi pertimbangan yang meringankan.
"Mengadili, Menghukum terdakwa Cipto Wiyono dengan pidana penjara selama 3 tahun, Denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan," kata hakim Hisbullah Idris.
Selain itu, Cipto Wiyono juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 550 juta, yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.
Majelis hakim juga mencabut hak politik Cipto Wiyono selama 2 tahun. Ia baru bisa memiliki hak dipilih setelah menjalani pidana pokok atas vonis pengadilan.
Vonis majelis hakim ini telah memiliki kekuatan hukum tetap atau dalam istilah hukum disebut inkracht. Pasalnya, Jaksa KPK maupun terdakwa Cipto Wiyono mengaku sama sama tidak menempuh upaya hukum.
Untuk diketahui, Cipto Wiyono merupakan terdakwa ke 45 dari 44 terdakwa yang sudah lebih dulu divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya atas kasus suap ke anggota DPRD Malang.
Uang suap tersebut diberikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, untuk persetujuan pokok-pokok pikiran (Pokir) sebelum melakukan perubahan APBD Kota Malang, tahun anggaran 2015.
Perkara suap ini terbagi dalam tiga tahap. Pertama, ada tiga orang yang diajukan ke meja hijau, yakni M. Arif Wicaksono, Jarot Edi Sulistiono, dan pihak swasta bernama Hendrawan Maruzaman. Semua sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Pada tahap kedua, ada 19 orang, yakni M. Anton, dan 18 anggota DPRD Kota Malang. Sementara di tahap ketiga, ada sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang, yang semuanya juga telah divonis bersalah. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- KPK Tetapkan 10 Orang Tersangka Korupsi Kasus Pungli di Rutan
- Jadi Pengedar Narkoba Lintas Kota, Perempuan asal Surabaya Terdeteksi saat di Jombang
- Ditahan di Brimob dan Provost Mabes, Berikut Nama-nama Personel yang Terlibat Kasus Ferdy Sambo
