Selama Pandemi Covid 19, angka permohonan pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso, naik 709 persen, dibanding tahun 2018. Karena itulah Pemerintah Australia memberikan bantuan berupa dana hibah dan pendampingan teknis, kepada Pemkab Bondowoso untuk menurunkan angka pernikahan anak. Pendampingan teknis dilakukan oleh Prof Tracy Ollis dari Deakin University Australia.
- KPU Banyuwangi Fokus Hadapi Persidangan Gugatan Paslon di MK
- Pengukuhan KORPRI Kota Surabaya, Wali Kota Eri Ingatkan Jaga Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024
- Polres Bangkalan Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik
"Program ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui skema Alumni Grant Scheme (AGS),"ucap Dosen Fisip Universitas Jember, Honest Dody Molasi, yang juga menjadi tim ahli Pemkab Bondowoso, saat di Jember, Kamis (9/6).
Diketahui, AGS merupakan skema pemberian dana hibah untuk mendukung perkembangan Indonesia melalui proyek yang diusulkan oleh Alumni Universitas Australia. Skema ini juga ditujukan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Australia.
Dijelaskan Honest, Jumlah Pernikahan anak di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan pada tiga tahun
terakhir. Sesuai data dari Pengadilan Agama Bondowoso, pada tahun 2018 mencatat 133 permohonan pernikahan anak, tahun 2019, mengalami peningkatan menjadi 299 permohonan. Keadaan ini diperparah dengan Pandemi COVID-19, kasus permohonan pernikahan dini meningkat tajam, sebesar 709% atau sebanyak 1.077 pada tahun 2020.
"Untuk mengurangi tingginya jumlah pernikahan anak, dilakukan inisiasi berupa penyusunan kurikulum untuk Sekolah Perempuan (SEKOPER) PKH," kata mantan Mahasiswa Program Doktor salah satu Universitas di Australia ini.
"SEKOPER PKH adalah Sekolah Perempuan yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup keluarga miskin," sambungnya.
Menurut dia, program ini telah dilakukan sejak tahun 2018, berupa sekolah non-formal yang ditujukan kepada ibu-ibu penerima manfaat bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH). Penyusunan kurikulum SEKOPER PKH melibatkan berbagai ahli dari sejumlah dinas, mulai dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bondowoso, Koordinator PKH Kabupaten Bondowoso, Kepala Kantor Kementerian Agama Bondowoso, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mekanisme Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Bondowoso pada tanggal 8 Juni 2022.
"Inisiasi kegiatan FGD dengan menampung pendapat para ahli di bidangnya masing-masing akan menambah kualitas dan efektivitas kurikulum serta sesuai dengan tujuan utama implementasi SEKOPER PKH," kata mantan wartawan Prosalina FM Jember, yang menjadi Team leader proyek Kerjasama Australia ini.
Dia juga berharap dengan kurikulum yang sedang dibuat ini, nantinya bisa membantu para pendamping PKH yang menjadi guru sukarelawan di Program SEKOPER PKH, yang pada akhirnya bisa menurunkan angka pernikahan anak di Bondowoso.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah, berharap penyusunan kurikulum untuk SEKOPER PKH dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial yaitu mengurangi angka pernikahan dini di Bondowoso melalui pendidikan dan pelatihan yang inklusif.
"Persoalan pernikahan anak ini menimbulkan banyak sekali persoalan sosial lainnya, seperti gizi buruk, stunting, kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian," ujar wanita yang biasa disapa Anis ini. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Lamongan Berhasil Kendalikan Pandemi, Ekonomi Masyarakat Kembali Bangkit
- Sri Untari: Jatim Bisa Jadi Provinsi Kuat Pasca Pandemi Covid 19
- Pandemi Melandai, Gus Sadad Optimis Gubernur Khofifah Bisa Realisasikan Nawa Bhakti Satya Pada APBD 2023
