Data pasien positif Corona virusdisease 2019 (Covid-19) yang disampaikan pemerintah pusat sudah sejak awal diragukan masyarakat.
- Eri-Armuji Kembalikan Berkas Formulir Pendaftaran Pilkada Surabaya ke PPP
- Ancaman Para Nakes Jika RUU Kesehatan Disahkan DPR
- Rencanakan Demo di PBNU, Aliansi Santri Gus Dur Tuntut Ketum dan Sekjen Mundur
Hal ini kemudian diperkuat dengan pernyataan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo, saat diskusi virtual bersama melawan Covid-19 yang ditayangkan di akun YouTube Energy Academy Indonesia pada Minggu (5/4) kemarin.
Agus Wibowo mengakui bahwa data positif Covid-19 yang disampaikan oleh pemerintah pusat bukanlah data yang sebenarnya.
Data tersebut hanya diambil dari data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sehingga, data dari pemerintah pusat kerap kali berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah daerah. BNPB sendiri, kata Agus, juga memiliki data sendiri terkait jumlah positif Covid-19.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai, upaya pemerintah pusat untuk menutupi data sesungguhnya hanya sia-sia. Lantaran masyarakat kini sudah dapat mencari data yang sesungguhnya dari berbagai sumber.
"Pemerintah sia-sia menyajikan data yang tidak benar. Karena kondisi hari ini publik dapat mengakses data dari berbagai sumber," ucap Dedi Kurnia Syah dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/4).
Bahkan, lanjut Dedi, jika data yang disampaikan bukan data yang sebenarnya maka akan menjadi bom waktu bagi wibawa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Justru ini bom waktu. Publik bisa saja tidak percaya sama sekali terhadap pemerintah," pungkas Dedi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kemenkumham Ingatkan Masyarakat Hati-hati Penipuan Seleksi CPNS
- DPRD Kabupaten Madiun Bentuk Pansus untuk Bahas LKPJ 2024
- PDIP Minta PPATK Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan di Masa Kampanye
