Presiden Joko Widodo harus mengganti semua menteri bidang ekonomi pada periode kedua ini, tidak terkecuali Sri Mulyani.
- Jika Ngotot Mau Nyapres, Ganjar Pranowo Harus Punya Nyali Keluar dari PDIP
- Alasan KAMI Belum Dukung Bacapres, Gatot Nurmantyo: Masa Depan Kita Sedang Dirampok
- Gelar Rapimnas, Demokrat akan Membahas Koalisi dan Capres Bersama 3.000an Para Pimpinan Demokrat dari Seluruh Indonesia
Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih berada di angka 5 persen, bahkan cenderung menurun.
Kata Ubedillah, semua kementerian bidang ekonomi serentak beralasan ekonomi Indonesia stagnan karena faktor persaingan global dan terjadi perang dagang di luar negeri.
Padahal Vietnam mampu memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan perekonomian.
"Artinya, ini soal kapasitas, soal pengakuan bagaimana Kementerian Keuangan itu mampu memanfaatkan peluang perang dagang," ucap Ubedillah saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/10).
Sehingga, Ubedillah memiliki catatan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan beberapa hal yang mengakibatkannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya berada di angka 5 persen.
"Ekonom di kita ini banyak sekali, mungkin jauh lebih punya kapasitas dibanding Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Problem kita sesungguhnya adalah ekonomi," jelas dia.
Sehingga, Presiden Jokowi diharapkan untuk menampilkan wajah baru untuk kementerian bidang ekonomi.
"Kalau kementerian ekonomi orang-orangnya masih sama, bagi saya tidak ada greget baru," demikian Ubedillah.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadhan Akan Digelar Kemenag Sore Nanti
- PAN Usul Bus Trans Jatim Gratis Bagi Pelajar
- Pemerintah dan KPU Didesak Segera Bersepakat soal Jadwal Pemilu
