. Pengacara tersangka dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso, Saut Edward Rajagukguk mengatakan, sumber uang Rp 8 miliar yang akan digunakan untuk "serangan fajar" Pemilu 2019 oleh kliennya berasal dari salah seorang menteri Kabinet Kerja Jokowi.
- Kepergok Congkel Jok Motor Milik Jamaah, Pria di Lamongan Babak Belur Dihajar Massa
- Ribuan WBP dan Anak di Jatim Peroleh Remisi Umum 2021
- ICW Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan KKN Anak Jokowi
"Yang memenuhi Rp 8 miliar yang ada di amplop dari salah satu menteri di kabinet ini," kata Edward kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/4).
Namun, Edward enggan menyebutkan secara spesifik menteri yang dimaksudkan oleh kliennya itu.
Dia hanya mengungkapkan apa yang kliennya ceritakan usai disampaikan langsung ke penyidik KPK.
"(Bowo Sidik Pangarso) lagi didalami sama KPK," ujar Edward.
Saat ditanya menteri yang dimaksud itu apakah bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf atau menteri yang berkaitan dengan Komisi VI DPR dimana Bowo Sidik bertugas, Edward mengaku belum mendapatkan rincinya.
"Masuk atau tidak (dari TKN Jokowi-Maruf) saya kurang mengetahuinya. Kita beri kesempatan penyidik," ungkap Edward dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Seperti diketahui, dalam operasi tangkap tangan penyidik KPK mengamankan 400 ribu amplop "serangan fajar" dalam 84 kardus senilai Rp 8 miliar lebih bersamaan dengan penangkapan calon anggota DPR RI petahana dari Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso pada 27 Maret 2019.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Bowo Sidik sebagai tersangka suap jasa angkut pupuk PT Pupuk Indonesia oleh kapal milik PT Humpuss.
Selasa (9/4) kemarin, Bowo menyeret-nyeret nama Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid. Nusron disebutkan Bowo sebagai orang yang memerintahkannya menyiapkan 400 ribu amplop untuk "serangan fajar" Pemilu 2019. (dod)
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Polisi Kediri Usut Dugaan Pembunuhan Balita yang Tewas Akibat Kekerasan Orangtuanya
- 2 Pemuda Jember Buat Uang Palsu Belajar dari YouTube, Sasar Kios Rokok
- Terungkap, Luhut Jadi Koordinator PPKM Via Penunjukan Lisan, Bukan Keppres
