Dalam menjatuhkan tuntutan 6,5 tahun penjara kepada Agus Setiawan Tjong, terdakwa kasus korupsi jasmas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjung Perak mempertimbangkan beberapa hal yang dianggap meringankan dan memberatkan.
- Berkas Lengkap, KPK Limpahkan 2 Konsultan Pajak PT Gunung Madu Plantations ke Jaksa
- Penjelasan Kapolri Terkait Arahan Tertutup dari Presiden Jokowi
- KPK Tahan Pengacara Lukas Enembe Stefanus Roy Rening di Rutan Mako Puspomal
Dalam perkara ini, Total hukuman yang dijatuhkan ke Agus Setiawan Tjong adalah 10 tahun penjara. Diantaranya, hukuman pidana pokok 6,5 tahun penjara, hukuman subsider denda 6 bulan penjara dan hukuman dari uang pengganti adalah 3 tahun penjara.
"Tadi sudah kami sebutkan, kalau unsur-unsur dalam surat dakwaan sudah kita buktikan dan semuanya terbukti,"ujar Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi usai persidangan.
Atas tuntutan tersebut, Agus Setiawan Tjong melalui tim penasehat hukumnya mengaku akan mengajukan pembelaan.
"Jauh sebelumnya kami sudah siapkan nota pembelaan. Makanya tadi hakim memberikan waktu satu minggu, kami menyatakan siap,"ujar Utcok Jimmy Lamhot selaku salah seorang tim penasehat hukum terdakwa Agus Setiawan Tjong usai persidangan.
Untuk diketahui, Terdakwa Agus Setiawan Tjong dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHPidana.
Terdakwa Agus Setiawan Tjong disebut bersama-sama dengan enam anggota DPRD Surabaya, yakni Darmawan, Sugito, Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati, Saiful Aidy telah melakukan kerjasama melakukan pemufakatan jahat untuk mengkordinir pengadaan proyek jasmas yang bertentangan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
Serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan kuangan daerah.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Tersangka Kasus Match Fixing Vigit Waluyo dan 2 Lainnya Resmi Ditahan Bareskrim
- Peradi Surabaya Kecewa, Kasus Penganiayaan Advokat Matthew Gladden Belum Diterima Polrestabes
- Siswi Usia 13 Tahun, Dicabuli Ayah dan Kakak Kandung beserta Kedua Pamannya Sejak Tahun 2020
