Tata kelola uang negara yang dikomandoi Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai membingungkan. Pasalnya, kebiasaan berutang terus dilakukan sekalipun uang negara masih mencukupi.
- Creativity Beyond Boundaries, Kolaborasi EF dan Kreaby Dorong Kreativitas dan Produktivitas
- Pelatihan Digitalisasi Pemasaran, Cara Disparbudpora Bondowoso Genjot Promosi Wisata
- Ekonomi Surabaya Tumbuh Melesat 5,76 Persen Tertinggi di Jatim, Kemiskinan Ikut Turun
Dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai langkah Sri Mulyani menarik utang printilan sebesar Rp 7,05 triliun dari Bank Dunia merupakan hal yang aneh.
Utang itu ditarik dengan alasan untuk kesiapan finansial dalam menghadapi bencana, perubahan iklim, dan krisis kesehatan seperti Covid-19 di Indonesia.
“Agak membingungkan cara Menkeu mengelola uang negara,” ujarnya saat berbincang dengan redaksi, Minggu (24/1).
Bukan soal tujuan dari utang yang dipermasalahkan Iwan Sumule. Namun soal tata kelola uang negara yang tidak dimaksimalkan oleh menkeu berpredikat terbaik dunia itu.
Pasalnya, negara masih memiliki dana sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 234,7 triliun. Data ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani gagal memaksimalkan dana yang ada dan selalu menjadikan utang sebagai pilihan.
“Dari data yang ada, terdapat Silpa Rp 234,7 triliun anggaran di Tahun lalu, tapi masih saja menambah utang. Ini menunjukan anggaran ratusan Triliun tersebut tidak dimanfaatkan maksimal. Cara kelola tak benar,” tegas Iwan Sumule. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Konsisten Menjaga Pelayanan Kepada Nasabah, bank bjb Raih Penghargaan Indonesia Customer Service Quality Award 2024
- Petinju Legendaris Mike Tyson Buka Cafe di Bali Sekaligus Luncurkan Produk Rokok
- IHSG Ditutup Melemah, Lebih dari 300 Saham Kebakaran
