Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti menyoroti bocornya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang diduga berasal dari hasil pembobolan aplikasi PeduliLindungi dan penjelasan pihak pemerintah yang saling lempar tanggung jawab atas kejadian tersebut.
- Kemenkes Bantah Ada Data Bocor, Ajak Masyarakat Tetap Pakai Peduli Lindungi
- Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Tidak Bisa Asal Rampung
- Polisi Harus Kejar Penanggung Jawab Keamanan PeduliLindungi
Secara satire, Haris Rusly Moti meminta pemerintah untuk belajar menggunakan logika dalam menyampaikan pendapat ke publik. Khususnya untuk membantah atau mengklarifikasi sebuah kasus.
“Sobat, jika pemerintah mau bantah, berbohong, dan klarifikasi kasus, tolong gunakan logika dalam berbohong. Bukankah ada pihak ketiga yang kelola data aplikasi PeduliLindungi?” ujarnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/9).
“Bukankah ada Telkom yang mendukung program berbahaya ini. Telkom dapat izin siapa untuk mengakses data publik?” tegasnya.
Terlepas dari itu, Haris Rusly Moti curiga telah terjadi dua hal terkait bocornya data PeduliLindungi. Pertama kecurigaan aplikasi ini disalahgunakan oknum dalam pemerintahan untuk menambang data.
Sementara kecurigaan kedua, aplikasi ini digunakan pemerintah untuk memata-matai pengguna kartu vaksin.
“Pemerintah menginspirasi hackers global mengontrol ponsel WNI lewat database PeduliLindungi,” sambungnya.
Di satu sisi, bocornya nomor KTP Presiden Joko Widodo yang tertera dalam sertifikat vaksin yang viral di media sosial merupakan hal yang memalukan.
Haris Rusly Moti meminta pihak-pihak terkait segera bertanggung jawab atas kasus ini, yang merembet pada potensi bocornya jutaan data pengguna kartu vaksinasi.
“Sejumlah pihak harus bertanggungjawab atas bocornya 13,6 juta data pengguna kartu vaksinasi. Jangan lagi sebarkan bantahan kebohongan tanpa gunakan logika berbohong,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Migor Sudah jadi Kebutuhan Pokok, PKS: Pemerintah Jangan Persulit Masyarakat
- Beli Migor Harus Pakai PeduliLindungi, DPRD: Menyusahkan Rakyat!
- Masyarakat Dibatas Beli Migor Curah, Semoga Tak Ada Panic Buying
