Soal desa siluman sebagai penerima dana desa dari pemerintah ternyata berbeda pendapat di antara para pembantu Jokowi.
- Dianggap Tak Lindungi Petani, Agusdono Minta Revisi PP Tembakau Dikaji Ulang
- PPP Diprediksi Sulit Bertahan Bersama KIB Sampai 2024
- Bawaslu Mencatat Sebanyak 243 Bapaslon Melanggar Protokol Covid-19 Saat Pendaftaran
Pernyataan tersebut terlontar dari Abdul Halim saat rapat perdana di Komisi V DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (19/11).
"Saya tidak pernah mengiyakan adanya desa siluman,†ucap kakak kandung Ketum PKB Muhaimin Iskandar di lokasi.
Pihaknya kerap menyampaikan, dari perspektif data yang ada di Kementerian Desa, tak ada satupun desa yang tidak berpenduduk yang menerima dana desa.
"Kemudian juga tak ada dana desa yang tidak digunakan untuk membangun,†tegasnya.
Kementerian Desa, lanjut Abdul Halim, telah menyalurkan seluruh dana ke desa-desa. Kemudian dipantau secara seksama bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun desa.
"Dan tahapan laporannya juga sudah berjalan,†katanya.
Untuk termin 1, dana desa yang bisa dicairkan sebanyak 20 persen. Untuk mencairkan termin 1, kata Abdul Halim, harus menyelesaikan laporan akhir tahun dan kemudian diproses melalui mekanisme atau aturan yang berlaku.
"Progres yang sedang berjalan lalu terbit termen pencairan yang kedua, dari sisi itu tidak ada satu pun desa yang tidak yang bertanggung jawab,†tandasnya, seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Din Syamsuddin Bahas Fenomena Ujaran Kebencian Bareng 500 Tokoh Lintas Agama di Qatar
- Sesama Pendukung Akur, Duet Anies-AHY Jadi Harapan Rakyat
- Siap Pelototi Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu Susun Alat Kerja Pengawasan
