Soal Polisi Jadi Gubernur- Jokowi: Tanya Mendagri

RMOLBanten. Presiden Jokowi akhirnya angkat suara soal polemik penunjukan Komjen M Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Presiden bilang, penunjukan Iriawan sudah melalui pengkajian yang matang. Soal hal-hal yang lebih teknis, Jokowi mempersilakan wartawan menanyakan langsung ke Mendagri Tjahjo Kumolo. Polemik pengangkatan M Iriawan belum juga reda. Malah terus menghangat. Suara di DPR yang setuju menggulirkan hak angket pun terus bertambah setelah PAN menyatakan mendukung. "Besar kemungkinan kami akan mendukung hak angket," kata Wasekjen Saleh Partaonan Daulay, saat dikontak, kemarin. Sebelum PAN, Demokrat, Gerindra dan PKS sudah lebih dulu ingin menggulirkan hak angket. Saleh menilai, pengangkatan Iriawan menyalahi UU Kepolisian. Karena Iriawan masih merupakan perwira aktif kepolisian. Karena itu pengangkatan ini memunculkan kecurigaan. Ada ketakutan bahwa Iriawan akan berpihak di Pilkada Jabar.


Sementara, Menteri Tjahjo beranggapan Iriawan tidak perlu berhenti jadi polisi. Ia beralasan status Iriawan kini tidak aktif berdinas karena mendapat penugasan sebagai Sekretaris Utama Lemhanas. Tjahjo sendiri mengaku siap menghadapi DPR soal wacana hak angket.

Guru Besar UIN Bandung Nanat Fatah Natsir sangat menyayangkan keputusan pemerintah. Kata dia, pengangkatan Iriawan yang masih menjabat sebagai perwira aktif polisi justru seperti balik ke belakang.

Padahal, di era reformasi, Presiden BJ Habibie sudah meletakkan pondasi demokrasi yang kokoh. Seperti menghapus dwi fungsi ABRI, memisahkan TNI dan Polri, mengeluarkan tahanan politik, memisahkan KPU dari Mendagri, dan memisahkan Jaksa Agung. Dulu Jaksa Agung masih berada dalam kabinet.

Menurut Nanat, langkah BJ Habibie sangat brilian dan berani. Reformasi yang dibuka di era Habibie itu kemudian diperkuat di era Gus Dur, dilanjutkan Mega dan dimantapkan SBY.

"Yang bagus itu jangan sampai ternoda. Sudah bagus. Ini kok kembali lagi,"  kata Nanat, kepada Rakyat Merdeka.

Bekas Rektor UIN Bandung ini menilai wajar jika masyarakat curiga. Karena dari awal sudah banyak yang menentang karena dianggap melanggar UU Polri. Tapi kok masih dipaksakan.

"Lagi pula seperti tidak ada orang sipil yang lebih baik saja. Padahal kan Sekda Jabar bisa diangkat," ujarnya.

Nanat menjelaskan, pemerintah harus jeli dan bijak melihat penolakan yang ada di masyarakat. Jangan menyamakan Aceh dengan Jabar. Di Jabar banyak kelas menengah ke atas. Juga daerah yang memiliki banyak kampus terbaik di Tanah Air. Wajar jika kemudian masyarakat Jabar kritis.

Meski begitu, bekas Ketua Presidum ICMI Pusat ini mengatakan keputusan sudah diambil. Dia berharap Iriawan netral. Di Pilkada maupun Pilpres.Tugas pertama Iriawan adalah memelihara dan pengamanan pilkada di Jabar.

Selain itu, melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya, Ahmad Heryawan. Yang sudah meraih 700 penghargaan. Termasuk mendapat Parasamya Purnakarya Nugraha. Penghargaan tertinggi bagi gubernur. Jangan pembangunan Jabar terhambat karena masyarakat yang rugi.

"Juga tantangan bagi Iriawan adalah bagaimana membuat yang menolak, jadi menerima. Yang berkomentar negatif jadi positif," pungkasnya.  [dzk]


ikuti terus update berita rmoljatim di google news


Editor :

Berita Sebelumnya

Pemkot Surabaya Lakukan Jemput Bola, Ratusan Warkop Mulai Urus SIUP

Berita Berikutnya

Kasus Dugaan Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Ditangani Polda Lampung di...

BERITA LAINNYA