Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan pihaknya menyerahkan kasus dugaan rekening kasino para kepala daerah yang sempat diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke aparat penegak hukum.
- Hasto Ancam Buka Video Kejahatan Pejabat Negara, PKS: Gelar Tikar, Nobar Sambil Ngopi
- Elektabilitas Anna Muawanah Disalip Nurul Azizah di Pilkada Bojonegoro 2024
- Persiapan Pemilu 2024, KPU Jalin Kerja Sama Dengan BSSN Dan Garuda
"Karena data transaksi keuangan sifatnya rahasia sehingga bukan ranahnya Kemendagri," kata Bahtiar lewat siaran persnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/12).
Bahtiar memastikan bahwa Mendagri Tito Karnavian tidak akan menghalangi upaya hukum atas kasus ini. Apabila terdapat temuan dan unsur pelanggaran dari segi hukum, Mendagri mempersilakan kepada aparat untuk menindak.
"Apabila ada pelanggaran hukum, (maka) itu ranahnya dari penegak hukum. Dan mohon kita semua tetap menghormati azas praduga tak bersalah" jelasnya.
Informasi hasil analisis dari PPATK merupakan informasi yang bersifat rahasia menurut pasal 10A dan 17A UU 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut dikenakan sanksi, apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan UU tersebut. Dengan kata lain, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerima informasi hasil analisis dari PPATK.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Satgas Segera Terbitkan Addendum SE 24/2021, Atur Perjalanan ke Luar Daerah Saat Nataru
- Deklarasi Kampanye Damai, Paslon Nomor 2 Khofifah - Emil Ajak Masyarakat Terapkan Politik Santun
- Relawan Des Ganjar Optimis Wilayah Jember Jadi Lumbung Suara di Jalur Pantura
