Gejolak Papua terjadi akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat di bumi Cendrawasih. Ekonomi senior Dr. Rizal Ramli meminta pemerintah introspeksi.
- Menhan: Kita Ingin jadi Jangkar Perdamaian dan Kemakmuran di Kawasan
- Saat Masih SMA, Anies Mengenang Cerita Diantar Emil Salim Naik Mobil Menteri
- Jutaan Massa AMIN Tumpah di Sidoarjo, Undang Komentar Positif dari Pengamat
"Saya seperti halnya Gus Dur, kalau ada teman-teman dari Papua, bilang pengen merdeka, saya anggap teman-teman ini saudara sendiri, keluarga sendiri," ucap Menko Prekonomian era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini saat diskusi "Ngobrol Bareng tentang Papua" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8).
"Kalau ada anak-anak kita mau keluar rumah, enggak mau di sini lagi, masa mau kita usir, masa mau kita bilang 'silakan'. Justru kita pakai alat untuk intropeksi. Saya sebagai orang tua sudah benar belum, sudah adil belum, saya perhatikan anak-anak saya sama atau enggak," tutur Rizal dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
Jelas RR sapaan akrabnya, begitulah pendekatan Gus Dur. Gus Dur tidak pernah mempermasalahkan ucapan masyarakat Papua yang ingin merdeka dan keluar dari Republik Indonesia, namun selalu menjadikannya introspeksi serta merangkul masyarakat Papua.
"Itu ungkapan dari rasa ketidakadilan. Itulah kenapa Gus Dur enggak ada masalah ngomong kayak begitu, saya rangkul. Kalau salah kita benarin," ujar RR.
Dia menghimbau kepada pemerintah tidak mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi dan rasial yang berhujung kerusuhan di Papua.
"Saudara-saudara di Papua, kita adalah saudara kita. Kalau ada kelemahan pemerintah pusat, ngaku, minta maaf, kita perbaiki. Jangan sampai menggunakan kekerasan, kecuali gerakan bersenjata. Kami minta aparat kita jangan menggunakan kekerasan terhadap rakyat," demikian RR.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Lokasi IKN Baru Kebanjiran, PKS: Kajian AMDAL Wajib Dilakukan Seksama
- Gibran Makin Bersinar Meski Banyak Dikecam dan Diserang
- Bawaslu Gandeng Media untuk Perkuat Langkah Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024
