Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak jebol dan masih dalam target pemerintah di kisaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
- Fuad Bawazier: Rafael Alun Sudah Diproses KPK, SMI Memilih Melindungi
- Mahfud MD Siap Penuhi DPR Beberkan Daftar Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu
Sri Mulyani mengimbau masyarakat termasuk pelaku pasar untuk tidak khawatir dengan defisit APBN.
"Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4).
Dia menegaskan bahwa seluruh program Presiden Prabowo Subianto telah masuk ke dalam ruang anggaran.
"Program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang sudah ada. Pembangunan desa, termasuk koperasi desa ada di APBN, lalu Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividennya itu sudah kita perhitungkan," tegasnya.
Sri Mulyani mengatakan target defisit APBN 2025 akan tetap dijaga di kisaran Rp616,2 triliun dari PDB, dengan menjaga realisasi belanja negara sesuai target Rp3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengomentari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif baru kepada puluhan negara, termasuk Indonesia, yang menurutnya tidak memiliki dasar ekonomi.
“Tarif resiprokal yang disampaikan oleh AS terhadap 60 negara menggambarkan cara perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami,” tandasnya.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan tarif ini lebih didasarkan pada kepentingan Trump agar perdagangan AS tidak defisit dengan negara-negara lain, dan karenanya tidak memiliki landasan ekonomi.
“Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. It is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya,” pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bahas RAPBN 2024, Sri Mulyani Tak Nampak di Raker Komisi XI DPR
- PPP Tolak APBN Jadi Jaminan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
- Fuad Bawazier: Rafael Alun Sudah Diproses KPK, SMI Memilih Melindungi
