Dengan menambah 7 staf khusus presiden, 12 wakil menteri dan mengangkat beberapa staf khusus di kementerian, ahli hukum tata negara Refly Harun menilai Presiden Joko Widodo tengah melakukan akomodasi politik atau balas budi kepada orang yang telah membantunya memenangkan Pilpres 2019.
- Presiden Jokowi: Dokter, Pahlawan Tanpa Pamrih yang Berjuang Sampai Ancaman Pandemi Selesai
- Harta Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,033 Triliun
- Minta BBM Tidak Dinaikkan, Sekjen Gerindra: Negara Masih Mampu
Dia tidak mengetahui secara pasti alasan Presiden Jokowi membutuhkan untuk memperbanyak akomodasi politik pada periode kedua. Seharusnya, Jokowi melihat kebutuhan yang mendesak untuk memperlancar urusannya di pemerintahan.
"Pertanyaannya kan bukan soal milenialnya, pertanyaannya adalah Pak Jokowi membutuhkan apa?" tanyanya.
Menurutnya, seorang staf khusus terkait dengan keahlian. Namun, dalam hal ini Presiden Joko Widodo seakan tengah terpukau dengan para staf khusus barunya.
"Menurut saya Presiden terlalu terpukau dengan prestasi-prestasi yang bisnis kan, CEO apa bikin bisnis apa dan sebagainya, padahal menurut saya kalau itu menjadi potensi di society tidak perlu diserap oleh negara," ujarnya.
"Karena, kalau diserap oleh negara dia akan pensiun untuk melakukan inovasi-inovasi terobosan dan dia harus mengurusi birokrasi dan ini tentu hal yang tidak mudah," pungkas Refly Harun.[aji]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Reshuffle Kabinet Hanya untuk Akomodir Kepentingan Politik, Bukan Kepentingan Rakyat
- Kunjungan Partai Nasdem ke PKS Jatim, Bertekad Menangkan Anies Baswedan di Jawa Timur
- Nasdem Usul Dibentuk Pansus Garuda
