Partai Demokrat (PD) versi KLB (Kongres Luar Biasa) alias kubu Moeldoko membuat manuver dengan mengangkat kembali isu korupsi pembangunan wisma atlet dan menggelar konferensi pers di Hambalang, Bogor.
- Komisi I DPR Setujui Kemhan Jual 2 Kapal Perang
- Rekaman Ketua PDIP Jateng Sebut Siapapun Presidennya Wakilnya Puan, Junimart Girsang: Keputusan Di Ketua Umum
- Pengurus PPP Bondowoso Diduga Jadi Makelar Mutasi Jabatan, Begini Tanggapan Sekjen
Manuver tersebut dimaksudkan untuk menyerang kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena kasus Hambalang terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.
Menurut praktisi strategi komunikasi Fajar Shodik, upaya kubu Moeldoko mengangkat isu Hambalang merupakan indikasi bahwa kelompok KLB mulai goyah fokus perjuangannya dalam meraih pengakuan pemerintah.
Dari perspektif strategi komunikasi, keputusan untuk menggemakan ulang kasus yang mengantarkan Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum ke penjara itu dianggap tidak memperkuat upaya kubu Moeldoko mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Saya melihat kubu KLB kewalahan meladeni narasi-narasi substansial terkait persoalan legalitas partai. Karena itu, mereka melipir dengan mengangkat isu-isu lain yang justru tidak efektif,” lanjut mantan relawan Jokowi yang saat ini menjadi konsultan krisis komunikasi itu.
Pria alumnus UMS Surakarta tersebut juga menilai kubu KLB tidak memiliki narasi yang otentik. Dalam pengamatan Fajar, isu Hambalang yang dinarasikan sebagai proyek mangkrak merupakan propaganda yang kerap digunakan buzzer-buzzer di media sosial untuk menyerang SBY.
Narasi itu, dalam pandangan Fajar, tergolong lemah.
Karena, menurut data yang ia himpun, proyek Hambalang tidak bisa dilanjutkan pembangunannya pada era SBY lantaran tidak diizinkan oleh KPK.
Surat izin KPK yang memberikan lampu hijau pada pemerintah untuk melanjutkan kembali proyek itu baru terbit pada 2015, saat rezim sudah berganti.
Dengan demikian, tanggungjawab terkait kelanjutan pembangunan wisma atlet Hambalang lebih pantas ditagihkan kepada Presiden Jokowi. Bukan kepada SBY.
“Soal Jokowi mau melanjutkan Hambalang atau tidak, itu terserah beliau. Tetapi, tidak etis jika sebagian pihak mengulang-ulang propaganda bohong bahwa proyek Hambalang mangkrak di era SBY. Bagaimanapun, komunikasi politik perlu mengedepankan etika,” jelasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Cak Imin Lebih Layak jadi Cawapres Prabowo Subianto
- 10 Juli Ditetapkan Hari Libur Nasional Iduladha
- Mensos Resmikan Lumbung Sosial di Kediri
