Anwar Usman

Upaya perlawanan terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman tengah disiapkan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 

Mahkamah Agung (MA) merespon soal gugatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Apalagi belakangan beredar rumor ada operasi senyap untuk meloloskan gugatan tersebut.

Langkah Anwar Usman menggugat pengangkatan Ketua MK, Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Jumat (24/11), dinilai sebagai sinyalkan kondisi psikologisnya sedang depresi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah resmi memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pemberhentian karena dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) resmi menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anwar Usman terbukti tidak independen dalam memutus perkara.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dimintai tidak berlama-lama dalam bersidang untuk memutuskan dugaan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan para hakim konstitusi, terkait putusan syarat usia capres-cawapres.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kembali dipanggil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) , Jumat (3/11). Pemanggilan ini adalah untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi menilai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus uji materiil terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas minimum usia capres-cawapres telah melanggar kode etik.

Pelaporan Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi 98 (Pantau 98) terkait manuver Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, atas dugaan pelanggaran etik sebagai seorang Hakim MK, harus segera ditindak lanjuti Dewan Etik MK. 

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dilaporkan oleh Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi 98 (Pantau 98) ke Majelis Kehormatan MK dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Komentar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), dinilai akan mengubah persepsi publik kepada lembaga yudikatif tersebut.

Tidak salah jika masyarakat menafsirkan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman soal perkara uji materiil batas usia minimum capres dan cawapres sebagai bentuk dukungan kepada keponakannya, Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.

Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, yang menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda, mengundang sorotan.