Carut marut penentuan jadwal Pemilu Serentak 2024 tak membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepusingan, meskipun ada debatable antara pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai persoalan ini.
"Bawaslu
Jokowi Diingatkan Pembentukan Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Terkesan Tertutup
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai pengusulan calon tim seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI tidak transparan.
Ketua Bawaslu Ingin Pemilu 2024 Harus Lebih Ramah Terhadap Disabilitas
Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang diharapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, bisa memenuhi aksesbilitas terhadap kaum disabilitas.
Bawaslu Genap Berusia 13 Tahun, Teguh Santosa: Jaga Demokrasi Indonesia
Bawaslu RI tahun ini akan genap berusia 13 tahun. Sejak 2001, Bawaslu menjadi lembaga pengawasan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.
Bawaslu Bakal Panggil ASN di Kabupaten Malang Atas Dugaan Keterlibatan Dukung Salah Satu Paslon.
Atas dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam keterlibatan mendukung salah satu calon di Pilkada Malang 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, bakal memanggil ASN yang bertugas di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, berinisal SS.
Lakukan Kontrak Politik, Paslon Niat Dilaporkan ke Bawaslu Gresik
Hariyadi seorang praktisi hukum, mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Gresik untuk melaporkan pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Gresik Fandi Akhmad Yani - Aminatun Habibah (Niat). Karena, dinilai telah melakukan pelanggaran kampanye dengan cara membuat kontrak politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Bawaslu Temukan 805 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Terbanyak Soal Dukungan ke Paslon Pilkada di Medsos
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menemukan dan menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 hingga mencapai 805 kasus.
Bawaslu Mencatat Sebanyak 243 Bapaslon Melanggar Protokol Covid-19 Saat Pendaftaran
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan sebanyak 243 bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada Serentak 2020 tidak mentaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona baru (Covid-19) pada saat tahap pendaftaran.
Bawaslu Jangan Gamang Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan
Penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal itu menginga pandemi virus corona baru alias Covid-19 masih mewabah dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.
Bawaslu Harus Tindak Tegas Paslon Pilkada Pelanggar Protokol Covid-19
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selalu menegaskan soal larangan pengumpulan massa dalam jumlah besar yang melanggar Peraturan KPU dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (Paslon) pada Pilkada 2020.
Bawaslu Nilai Aplikasi SIREKAP Seperti SITUNG, KPU Diminta Jangan Sampai Timbul Masalah
Bawaslu RI meminta tahapan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 yang direncanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau disingkat SIREKAP.