Kabar adanya rumor Presiden Joko Widodo meminta perpanjangan masa jabatan bukanlah isapan jempol semata.
big data
Kalau Tidak Jelaskan Soal Big Data, Luhut Sama Saja dengan Penyebar Hoax
Sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menanyakan dan meminta langsung Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan untuk membuktikan klaim big data soal mayoritas masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda, diapresiasi sejumlah pihak.
Luhut Tak Diproses Hukum soal Big Data, Nasibnya Dikhawatirkan Seperti Ade Armando
Aparat kepolisian seharusnya bisa segera memproses hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang diduga telah membuat kegaduhan atas klaim big data terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Jika Tidak Ungkap Big Data, Luhut Bisa Dianggap Sebar Hoax
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berpotensi terjerat hukum jika tidak membuka big data soal penundaan pemilu. Di mana simpulan data itu sempat dia umbar ke publik untuk menggambarkan kecenderungan masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda.
Di Mata Prima, Klaim Big Data Menko Luhut Salah Kaprah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dinilai gagal paham dalam memahami aspirasi masyarakat dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Ini lantaran basis data yang digunakan untuk mengamini wacana penundaan pemilu bertumpu pada klaim big data.