BPJS

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengklarifikasi informasi terkait seorang warga ber-KTP Surabaya bernama Horroti RS yang mendapat perawatan di puskemas menggunakan BPJS tidak aktif. 

Kepesertaan BPJS Kesehatan bakal menjadi salah satu syarat dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), mulai 1 Maret 2024 mendatang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, mulai dari pelayanan pendidikan, perizinan, hingga pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk). 

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 60 persen kegiatan usaha sektor informal seperti usaha pertanian, perkebunan, Nelayan dan peternakan berada di pedesaan Kabupaten Jember Jawa Timur. Namun mayoritas belum mendapatkan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Jombang DR dr Ma'murotus Sa'diyah MKes mendapatkan pernghargaan dari BPJS Kesehatan. Itu karena RSUD Jombang sudah mengimplementasikan rekam sidik jari (fingerprint) dan electronic surat eligibilitas peserta (FP-ESEP).

Komunitas Ojol (Kajol) Indonesia Dukung Ganjar memfasilitasi pengemudi Ojek Online (Ojol) Kota Bogor untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Tak hanya itu, mereka juga menggelar bazar subsidi yang menyasar kalangan Ojol.

Langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan mengecek data tagihan listrik 1.000 orang yang tagihan biaya perawatannya paling membebani keuangan BPJS Kesehatan dianggap tidak tepat, termasuk kecurigaan bahwa orang kaya membebani BPJS Kesehatan.

RSUD Karangkembang melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Gresik.

Kebijakan pemerintah untuk menyertakan Kartu BPJS Kesehatan dalam pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari akad jual beli dinilai aneh dan mengada-ada.

Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini masuk menjadi syarat jual beli tanah.

Hingga pertengahan tahun 2021, BPJS Perangkat Desa se-Kabupaten Bondowoso belum juga ada kejelasan untuk pencairannya. Iuran yang sudah enam bulan tak dibayarkan tersebut sejak Januari-Juni. Akibatnya kartu BPJS mereka tak bisa digunakan untuk berobat.

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap, jika dampak  pandemi COVID-19 menyebabkan 15,6% pekerja mengalami PHK, dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh, berkurang sampai 50%.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat BPJS Kesehatan dalam rangka menyelidiki bocornya 279 data Warga Negara Indonesia (WNI).

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus mendalami kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK).