#covid-19

Dukungan dari berbagai stakeholder dalam bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-19 di Kota Surabaya memang tak pernah ada habisnya.

Pemerintah mendorong upaya perbaikan dari kasus Covid-19 yang masih fluktuatif di luar Jawa-Bali. 

Kontribusi PKS membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19 seringkali dilakukan dengan terjun langsung kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Untuk itulah DPP PKS menggelar Pelatihan Tim Respon Cepat Covid-19 (TRCC) pada Sabtu dan Minggu (31/7 dan 1/8). Kegiatan ini diikuti seluruh Satgas pengendalian Dampak Covid-19 di seluruh Indonesia termasuk DPW PKS Jatim.

Bupati Jember, Hendy Siswanto, mengajak masyarakat bergotong royong memutus rantai penularan Covid-19. Karena, persoalan pandemi ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

Merujuk data Satuan Tugas Penanganan virus corona baru (Covid-19) sepertinya penambahan kasus menurun signifikan, yakni 22.404 kasus.

Virus yang sangat mirip dengan virus corona baru atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 kemungkinan sudah ada di China sejak 2013.

Terhitung sejak awal pandemi hingga 31 Juli 2021, sebanyak 436 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkonfirmasi positif Covid-19, khusus pada Kedeputian Penindakan berjumlah 141 orang. Praktis, saat ini KPK juga dihadapkan dengan keterbatasan personel.

Pemerintah memiliki sejumlah acuan dalam dalam penanganan Covid-19, termasuk alasan tidak memilih lockdown. 

Presiden Joko Widodo sudah saatnya menyampaikan pertanggungjawaban politik. Pasalnya, publik harus tahu angka kematian di Indonesia akibat pandemi Covid-19 sangat tinggi.

Sebanyak 31 orang mengikuti pelatihan Pengelolaan Risiko Bencana pada program Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi Covid-19 dan Bencana Alam (PKMM-CBA). Mereka adalah tim pelaksana program dari Kabupaten Lamongan, Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kotamadya Kediri (Jawa Timur), Kabupaten Buleleng (Bali) dan Kabupaten Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat. Selain itu, peserta pelatihan juga berasal dari tim pusat program.

Pilihan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dinilai keliru. Sebab pemerintah tidak menggunakan UU Kesehatan yang sudah diatur dalam konstitusi. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meyakni sebaran Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Salah satu cara mempercepatnya adalah dengan taat mengikuti vaksinasi yang sedang dikebut pemerintah.

Masa pandemi Covid-19 merupakan momentum sangat penting bagi semua pihak seperti institusi pendidikan, generasi milenial, dan para pelaku usaha untuk bersama-sama bangkit dan terus berkarya guna menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Partai Golkar mengapresiasi inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk saling membantu dan bahu membahu agar keluar dari masa krisis. Salah satunya lewat Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen dan penyediaan tabung oksigen.