Dana Hibah

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Iskandar tampak gelagapan ketika Jaksa KPK mencecar pertanyaan dan membeber dua bukti transfer dari rekening Achmad Iskandar kepada dua orang.

Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi, Selasa (13/6).

Sidang dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim untuk Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) tahun 2020 di Lamongan kembali berlangsung. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P Simandjuntak akan menjalani sidang perdana kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim pada besok Selasa (23/5).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Propinsi Jatim, Eddy Tambeng Widjaja mengaku tak pernah melakukan survey ke kelompok masyarakat (Pokmas) yang menerima dana hibah Pokir.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso mulai melakukan penyelidikan terkait penyaluran dana hibah di Kabupaten Bondowoso tahun 2021.

DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menegaskan mendukung segala bentuk program dan kebijakan dari Pemprov Jatim untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya soal dana hibah untuk swadaya masyarakat. 

Sebanyak lima anggota DPRD Jawa Timur dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut, keputusan DPP PDI Perjuangan (PDIP) menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPD PDIP Jawa Timur sebagai keputusan tepat dan progresif.

Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan hibah Jawa Timur yang melibatkan tersangka Sahat Tua Simanjuntak.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan mengamankan barang bukti dokumen dan elektronik saat melakukan penggeledahan di tiga lokasi, termasuk di rumah kediaman Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Koordinator Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS Jatim), Ahmad Annur, mengamini pernyataan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, tentang banyaknya dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jatim ke Madura tidak dirasakan manfaatkan oleh masyarakat.

Tidak adanya komunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam penyaluran dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) berpotensi menyebabkan program ganda dan pemborosan anggaran. Pangkalnya, pemda juga memiliki program yang dikucurkan melalui APBD kabupaten/kota.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi akan terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada Rabu (21/12) melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada Rabu (21/12). Penggeledahan itu diduga terkait dengan pengembangan dugaan suap dana hibah yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.