Dana Hibah

DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menegaskan mendukung segala bentuk program dan kebijakan dari Pemprov Jatim untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya soal dana hibah untuk swadaya masyarakat. 

Sebanyak lima anggota DPRD Jawa Timur dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut, keputusan DPP PDI Perjuangan (PDIP) menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPD PDIP Jawa Timur sebagai keputusan tepat dan progresif.

Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan hibah Jawa Timur yang melibatkan tersangka Sahat Tua Simanjuntak.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan mengamankan barang bukti dokumen dan elektronik saat melakukan penggeledahan di tiga lokasi, termasuk di rumah kediaman Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Koordinator Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GAS Jatim), Ahmad Annur, mengamini pernyataan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, tentang banyaknya dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jatim ke Madura tidak dirasakan manfaatkan oleh masyarakat.

Tidak adanya komunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam penyaluran dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) berpotensi menyebabkan program ganda dan pemborosan anggaran. Pangkalnya, pemda juga memiliki program yang dikucurkan melalui APBD kabupaten/kota.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi akan terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada Rabu (21/12) melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada Rabu (21/12). Penggeledahan itu diduga terkait dengan pengembangan dugaan suap dana hibah yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah seluruh ruang kerja fraksi di DPRD Jawa Timur terkait dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin (19/12). Bahkan, KPK mengamankan dan membawa Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat DPRD Jatim, Afif.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua Simandjuntak (STPS) dan tiga orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Nur Syamsi mengaku belum mengetahui terkait pemanggilan tiga mantan ketua Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Polrestabes Surabaya.

Para aktivis mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas dugaan hoax hibah Kementerian PUPR Rp 229,5 miliar.

Kasus korupsi dana hibah di Kota Surabaya yang telah menyeret masyarakat umum hingga oknum DPRD Surabaya di balik jeruji besi penjara ternyata bukan menjadikan sesuatu yang hal yang menakutkan.