Dibandingkan duet dengan Puan Maharani, basis pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru paling akur dan tidak pernah memiliki konflik. Karenanya, keduanya justru layak untuk diduetkan di Pilpres 2024.
#demokrat
Masukkan TKA China saat PPKM, Pemerintah Diminta Jangan Main-main dengan Nyawa Rakyat
Masuknya 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China pada saat pemerintahan Joko Widodo menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 disorot Partai Demokrat.
Kepengurusan AHY Digugat Tiga Bekas Kadernya, Demokrat: Salah Alamat dan Kadaluarsa
Tim Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat mempertanyakan gugatan Ajrin Dwila, Yosep Badioda, dan Hasim Husein atas SK Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly tentang AD/ART Partai Demokrat. Tiga orang yang sudah dikeluarkan oleh dari Partai Demokrat tersebut dinilai sudah ketinggalan kereta.
Rakyat Ingin Regenerasi Kepemimpinan, AHY dan Partainya Melejit
Agus Harimurti Yudhoyono masuk empat besar kandidat capres potensial 2024. Dalam survei lembaga Indostrategic itu, Parta Demokrat juga masuk tiga besar bersama PDIP dan Gerindra.
DPD Demokrat Jateng Laporkan Wamendes PDTT Atas Dugaan Unggahan Meme di Medsos
Pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah melaporkan wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi, ke Direktorat Resese Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jateng terkait dugaan unggahan meme di media sosial.
Demokrat Peduli Terdampak Covid-19, Legislator Eko Prasetyo Bagi Bantuan Kemanusiaan
Legislator Demokrat Jatim Eko Prasetyo Wahyudianto membagi bantuan kemanusiaan untuk warga di Pacitan dan sekitarnya, Minggu (1/8).
Empat DPD Laporkan Wamendes Budi Arie, Demokrat: Kalau Dibiarkan Abuse of Power Bisa Makan Korban Lain
Sudah ada empat laporan polisi dilayangkan Partai Demokrat terhadap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDDT) Budi Arie Setiadi atas unggahan meme di media sosial yang dinilai telah menyudutkan Partai Demokrat.
Ringankan Beban Masyarakat, Fraksi Demokrat Salurkan Program Sembako Peduli di Seluruh Wilayah Jatim
Fraksi partai Demokrat di DPRD Provinsi Jawa Timur menggalakkan program Demokrat Peduli dengan menyalurkan bantuan paket sembako di seluruh wilayah Jatim. Hal ini sejalan dengan kebijakan strategis DPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat Jatim.
Terkait Poster Meme, Demokrat Izinkan Kadernya Laporkan Wamendes ke Polisi
Terkait poster meme Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDDT) Budi Arie Setiadi di laman facebook pribadinya yang menuding Partai Demokrat menunggangi gerakan mahasiswa, DPP Partai Demokrat mempersilahkan kader-kadernya di daerah mengambil langkah hukum.
SBY Diminta Duduk Manis, Tidak Usah Ladeni Luhut
Permintaan agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) duduk manis dan tak banyak mengkritik yang disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak perlu ditanggapi.
Soroti Pernyataan Luhut, Demokrat: Dulu Megawati Tidak Cuma Mengkritik SBY, Juga Kerahkan Demo
Partai Demokrat menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap seperti Presiden ketiga RI, B.J. Habibie.
Politisi Demokrat Desak Jokowi Copot Menteri Yang Merangkap Jadi BuzzeRp
Sebelumnya relawan Jokowi Mania (Joman) mendorong Presiden Joko Widodo melakukan bersih-bersih anggota kabinet yang bermasalah. Kini desakan serupa digaungkan politisi Demokrat, Syahrial Nasution.
Tidak Mencitrakan Sense Of Crisis, Jokowi Harus Evaluasi Wamendes
Para pejabat negara diminta agar bisa meminimalisasi potensi yang bisa memantik kegaduhan publik di tengah penanganan pandemi Covid-19.
Hamdan Zoelva: Gugatan PTUN Moeldoko Terhadap Menkumham Tidak Berdasar Hukum
Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Ham RI atas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Demikian penegasan Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH. usai sidang persiapan PTUN Jakarta (13/7).