#demokrat

Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra ramai jadi perbincangan publik setelah menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menggulingkan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bahkan turut ditanggapi oleh mantan Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie M. Massardi.

Aksi kelompok Moeldoko dalam melakukan melakukan pengambilalihan Partai Demokrat mendapat kecaman dari Jaringan Nusantara. Bagi mereka, Moeldoko sedang berusaha untuk merebut kekuasaan sah Agus Harimurti Yudhoyono di Demokrat dengan cara-cara yang inskontitusional.

DPP Demokrat menuding Moeldoko dan Yusril Ihza Mahendra berkoalisi dengan melakukan siasat jahat DPP Demokrat menuding Moeldoko dan Yusril berkoalisi dengan melakukan siasat jahat  menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat untuk mencapai ambisi kekuasaannya dengan melakukan upaya-upaya pembodohan publik dengan memanfaatkan background jendral dan Yusril Isha Mahendra sebagai profesor hukum. Demikian ditegaskan Herzaky Mahendra Putra Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat melalui rilis Senin (4/10/2021).

Permintaan Rp 100 miliar dari tim pakar hukum tata negara kembali diungkit Partai Demokrat. Kali ini, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memastikan bahwa apa yang pernah disampaikan Kepala Badan Pemenangan DPP Partai Demokrat Andi Arief adalah benar.

Wacana perombakan atau reshuffle kabinet jilid dua mulai menyeruak ke muka publik, setelah Media Survei Nasional (Median) melakukan jajak pendapat pada pertengahan Agustus lalu.

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva membenarkan alasan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menolak pendaftaran hasil KLB ilegal Deli Serdang. Hal ini terungkap dalam sidang pengadilan PTUN Jakarta No. 154/G/2021/PTUN-JKT, Kamis (30/9).

Pernyataan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa kuasa hukum kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahendra menawarkan jasa Rp100 miliar kepada DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap arahan dan perintah Presiden Jokowi terkait konflik Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Moeldoko.

Partai Demokrat meminta agar KPU RI mengkaji untung rugi usulan pemerintah terkait jadwal pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada 15 Mei sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD.

Kecaman terus dilakukan kader Partai Demokrat kepada pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang memberikan bantuan hukum pada kubu Moeldoko.

Alasan menciptakan demokrasi yang sehat dari pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra saat memilih menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko dan menggugat AD/ART Partai Demokrat dipertanyakan. Bagi Wasekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik alasan itu mengada-ada.

"Pertarungan" antara DPP Partai Demokrat dengan kubu Moeldoko yang kini melibatkan Yusril Ihza Mahendra menjadi babak baru polemik partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Rasa heran menyelimuti Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief. Sebabnya, ia melihat sikap pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra, yang disewa oleh barisan Moeldoko Cs, inkonsisten menilai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko mengajukan Judicial Review AD/ART Partai Demokrat (PD) kubu AHY ke Mahkamah Agung (MA). Banyak pihak menyoroti langkah ini lantaran dianggap tidak lazim.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda pelaksanaan sidang gugatan Perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT antara pihak Pro KLB Deliserdang (Penggugat) dengan Menkumham (Tergugat) dan DPP Partai Demokrat (Tergugat II Intervensi), Kamis (23/9).