Desa

Kegiatan Back To Back Meeting Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia 2023 telah dilaksanakan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa. Workshop berlangsung di pendopo Bupati, Selasa (25/7).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 51 desa pada Rabu, 25 Oktober 2023.

Sedikitnya lima puluh orang warga dari Desa Morombuh, datang menggeruduk Kantor Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Senin (20/03/2023).

Di hadapan pejabat dari 22 Pemerintah Provinsi (Pemprov), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan tidak ada kriminalisasi dan politisasi apapun yang dilakukan oleh KPK, melainkan hanya proses hukum.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, bersama aparat keamanan dan pihak terkait lainnya telah memetakan potensi daerah rawan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tuban yang akan digelar pada Kamis 27 Oktober 2022 mendatang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus melakukan penggalian potensi desa maupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas mandiri Asosiasi Pegiat Desa Indonesia (APDI) Kabupaten Lamongan.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) senantiasa mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun desa demi pemerataan ekonomi.

Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian desa.

Akibat diguyur hujan deras, empat desa di wilayah Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, direndam banjir dari luapan Sungai Panyeppen.

Kasus pedofilia yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir bukan jadi kasus pertama kali di Sumsel sepanjang 2021. Tercatat sudah ada tiga kasus pedofilia yang menyasar anak di bawah umur.

Kendati secara penilaian Menteri Kesehatan, Kabupaten Sidoarjo sudah berada di level 1 untuk PPKM. Namun, dari aspek penilaian berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), Kabupaten Sidoarjo masih berada di level 3.