Dewan Pers

Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan media daring nasional yang dikenal dengan nama perpres media sustainability. Adapun Presiden Joko Widodo ketika berpidato di acara Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan minta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu memberikan sambutan dan sekaligus pembicara kunci dalam seminar ‘Media Siber Sehat, Pemilu Bermartabat’, yang digelar di salah satu hotel di Medan, Rabu (8/2/2023).

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara resmi meluncurkan sertifikat dan barcode bagi setiap media online yang menjadi anggotanya. Peluncuran ini berlansung di di Hotel Santika Dyandr, Medan Sumatera Utara, Rabu (8/2).

Dewan Pers merasa prihatin dan mengecam tindak kekerasan terhadap lima orang wartawan di Surabaya, Jawa Timur. 

Dewan Pers terus berjuang agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa ditunda oleh pemerintah.

Muncul sejumlah desakan agar Dewan Pers selaku perwakilan insan pers bersurat kepada Presiden Joko Widodo secara langsung untuk menyampaikan secara langsung poin-poin penting dalam RUU KUHP. Salah satu yang perlu diformulasikan ulang adalah terkait kebebasan pers.

Serangan DDoS terhadap situs media dan peretasan akun media sosial wartawan adalah bagian upaya pembungkaman terhadap pers. Bahkan, pembiaran kekerasan digital dan tidak adanya kemajuan penanganan oleh penegak hukum akan berdampak buruk bagi pers.

Media massa dan wartawan dituntut tetap menjaga netralitas pemberitaan dalam menghadapi Pemilu 2024.

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) meminta semua pihak tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak judical review atas UU 40/1999 atau UU Pers.

Jenazah Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra masih berada di Malaysia. Jenazah Prof Azra masih berada di rumah sakit dan ditunggui Dubes Ri untuk Malaysia Hermono.

Dewan Pers membantah tuduhan gratifikasi yang sebelumnya dilaporkan seorang bernama Teuku Yudhistira ke Bareskrim Polri.

Dewan Pers bersama anggota konstituen akan melakukan konsolidasi dalam menghadapi banyaknya gerakan uji kompetensi wartawan (UKW) palsu yang bukan dilaksanakan oleh Dewan Pers.