Dewan Pers

Dewan Pers merasa prihatin dan mengecam tindak kekerasan terhadap lima orang wartawan di Surabaya, Jawa Timur. 

Dewan Pers terus berjuang agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa ditunda oleh pemerintah.

Muncul sejumlah desakan agar Dewan Pers selaku perwakilan insan pers bersurat kepada Presiden Joko Widodo secara langsung untuk menyampaikan secara langsung poin-poin penting dalam RUU KUHP. Salah satu yang perlu diformulasikan ulang adalah terkait kebebasan pers.

Serangan DDoS terhadap situs media dan peretasan akun media sosial wartawan adalah bagian upaya pembungkaman terhadap pers. Bahkan, pembiaran kekerasan digital dan tidak adanya kemajuan penanganan oleh penegak hukum akan berdampak buruk bagi pers.

Media massa dan wartawan dituntut tetap menjaga netralitas pemberitaan dalam menghadapi Pemilu 2024.

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) meminta semua pihak tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak judical review atas UU 40/1999 atau UU Pers.

Jenazah Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra masih berada di Malaysia. Jenazah Prof Azra masih berada di rumah sakit dan ditunggui Dubes Ri untuk Malaysia Hermono.

Dewan Pers membantah tuduhan gratifikasi yang sebelumnya dilaporkan seorang bernama Teuku Yudhistira ke Bareskrim Polri.

Dewan Pers bersama anggota konstituen akan melakukan konsolidasi dalam menghadapi banyaknya gerakan uji kompetensi wartawan (UKW) palsu yang bukan dilaksanakan oleh Dewan Pers.

Dewan Pers hanya bisa melindungi produk jurnalistik yang dihasilkan lembaga dengan badan hukum pers. Sementara untuk disebut produk jurnalistik perlu memperhatikan hal-hal tertentu.

Media massa diingatkan untuk teliti agar tidak terjebak pada penyebaran berita bohong. Apalagi, jika berita bohong itu, diolah sedemikian rupa untuk sekadar menarik pembaca atau klikbait.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju dengan reformulasi 14 pasal Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diajukan oleh Dewan Pers.