#dprd Jatim

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak tak hanya dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim, serta serta dicabut Hak politik selama lima tahun terhitung ketika terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

BS mantan anggota DPRD Jawa Timur, mengembalikan uang kerugian negara senilai Rp 1,3 Miliar, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik dalam perkara dugaan penyalahgunaan anggaran Pokmas Pemerintah Provinsi Jatim tahun 2013 silam.

Anggota DPRD Jawa Timur Ahmad Iwan Zunaih menyesalkan adanya tindakan guru yang mencukur rambut belasan siswinya di kecamatan Sukodadi, kabupaten Lamongan.

DPRD Jawa Timur meminta agar Pemprov meningkatka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Langkah itu harus dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan, karena masyarakat ingin mengelola lahan hutan untuk pertanian, dengan cara yang salah.

Anggota DPRD Jawa Timur Ahmad Hadinuddin meminta agar pemerintah bisa meningkatkan potensi ekonomi di pesisir selatan, terutama kabupaten Jember dan Banyuwangi.

Pendidikan di Jawa Timur diharapkan tidak hanya berbasis sistem pengajaran, agar para siswa mempunyai budi pekerti yang luhur. Hal itu dikatakan oleh anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Nasdem Ahmad Iwan Zunaih beberapa waktu lalu.

Anggota komisi B DPRD Jawa Timur Agusdono Wibawanto meminta agar pemerintah meningkatkan subsidi bidang pertanian agar produksi beras petani bisa meningkat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mahdi berkomitmen terus memperjuangkan nasib para petani tembakau di Kabupaten Probolinggo.

Ketua komisi A DPRD Jawa Timur Istu Hari Subagio menyambut baik kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan sosialisasi tentang pencegahan kegiatan yang mengarah ke tindak pidana KKN.

Dioperasikannya Bus Trans Jatim Koridor II yang menghubungkan wilayah Mojokerto dan Surabaya diharapkan mampu membantu mobilitas dan mengurangi angka kemacetan.

Massa Front Perjuangan Petani Matraman (FPPM) akhirnya bisa menggelar audiensi dengan sejumlah dinas terkait dengan difasilitasi Komisi B DPRD Jatim di ruang Banmus DPRD Jatim, Senin (14/8)

Pemerintah pusat akan menunjuk Penjabat (Pj) untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada akhir 2023. Diketahui, ada 13 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada September dan 5 kepala daerah yang mengkhiri masa jabatan pada desember mendatang.

Anggota Bapemperda DPRD Jawa Timur Daniel Rohi mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan (Raperda) agar bisa ditetapkan menjadi Perda pada akhir 2023 mendatang.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur dokter Agung Mulyono bersama rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD dan Dinas PU Provinsi Bali, Jumat, (4/8/2023). Kunker bertujuan untuk menggali informasi sekaligus mempelajari potensi daerah dalam pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) maupun Bina Marga.