dprd probolinggo

Ketua Panitia Kerja (Panja) Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis, memberikan apresiasi tinggi kepada Polres Probolinggo atas keberhasilan mereka mengungkap kasus penyelundupan pupuk subsidi di wilayah hukum Polsek Besuk.

Komisi 1 DPRD Kabupaten Probolinggo memastikan akan terus mengawal nasib 2.700 tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

DPRD Kabupaten Probolinggo memastikan dalam waktu dekat akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pupuk Subsidi.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, mengungkapkan rencana inovatif berupa Hari Aspirasi yang akan diselenggarakan sekali dalam seminggu. 

PT Pupuk Indonesia terus memastikan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah. 

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, memberikan pandangannya terkait program makan siang bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan dan tengah menjadi perhatian di tingkat nasional. 

Empat caleg terpilih dari Partai Golkar Kabupaten Probolinggo, berebut kursi panas pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo. Empat caleg terpilih berebut kursi panas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ini, ialah Oka Mahendra Jati Kusuma, Bambang Rubianto, Joko Wahyudi dan Wahid Nurahman.

Kurangnya lembaga pendidikan Negeri di Kota Probolinggo membuat Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) ditingkat SMP menjadi gaduh.

Seorang pekerja pabrik Garmen yang bekerja di PT Eratex Djaja Kota Probolinggo mengaku tidak tahan atas perlakuan mandornya. Perlakuan yang dinilai tidak wajar tersebut diadukan ke DPRD Kota Probolinggo. 

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PPP resmi diberhentikan

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Bob Abdullah bersama Kaji Royal mendatangi Desa Pakel Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.

RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo disoal oleh DPRD setempat, pasalnya alat untuk mendiagnosis dan memonitor beragam kondisi kesehatan (CT scan) yang ada di RS tersebut tidak berfungsi.

DPRD Kota Probolinggo desak Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyelesaikan sengketa lahan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) di Kelurahan Mangunharjo.

Disinyalir sudah cukup lama menempati badan Jalan, DPRD Kota Probolinggo, meminta Pemkot setempat segera membongkar Tempat Penampungan Sementara (TPS) para pedagang di Pasar Baru Kota Probolinggo.

Hingga sekarang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo masih belum menentukan waktu pelantikan 249 kepala desa terpilih. Fraksi PPP DPRD setempat pun angkat bicara.