Edhy Prabowo

Dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dikabarkan telah ada tersangka baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setorkan uang Rp 72 miliar dan 2.700 dolar AS hasil rampasan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dkk ke kas negara.

Bukan hanya masyarakat yang heran, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata juga mengaku sampai dahi berkenyit mendengar pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mendiskon vonis terhadap Edhy Prabowo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memotong hukuman pidana bagi Edhy Prabowo sudah diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun pihak KPK mengaku belum menerima pemberitahuan resmi putusan Kasasi terhadap bekas Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Hukuman pidana penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, disunat oleh Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hukuman Edhy kembali menjadi 5 tahun penjara.

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo disambut positif oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas vonis 5 tahun penjara dalam perkara dugaan suap izin budidaya dan ekspor benih bening lobster (BBL) 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait adanya arahan Edhy Prabowo kepada anak buahnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo minta dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang adanya tersangka baru dalam perkara ekspor benih benih lobster (BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Nama Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dan mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terseret dalam perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan ucapan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Vonis ringan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dijatuhkan ke Suharjito, terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) mendapat apresiasi dari Aldwin Rahadian selaku ketua tim penasihat hukum.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo masih yakin tak bersalah dalam kasus suap izin ekspor benih lobster yang menjeratnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar 77 ribu dolar AS dan Rp 24,6 miliar dari Suharjito dan para eksportir benih bening lobster (BBL).