Hakim MK

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta ketua Bawaslu Kota Blitar untuk tidak mengada-ada maupun mengarang saat memberikan kesaksian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan melakukan  pemeriksaan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Ridwan Mansyur setelah adanya pernyataan dari Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba secara diam-diam memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Ridwan Mansyur.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS DPR RI, Aboebakar Alhabsy menyatakan harapannya terkait tiga anggota MKMK yang baru saja dilantik. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan usia di bawah 40 tahun ikut pilpres asal berpengalaman sebagai kepala daerah, dinilai telah bertentangan dengan konstitusi. 

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo meminta para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mundur dari jabatannya. 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi menilai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus uji materiil terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas minimum usia capres-cawapres telah melanggar kode etik.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan perkara kontroversial yang lebih nampak aspek politiknya ketimbang aspek hukum konstitusi yaitu mengenai pengujian ketentuan syarat umur Capres dan Cawapres yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian”.

Seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk mengundurkan diri dari persidangan uji materiil batas usia minimum capres-cawapres 2024. 

Pelaporan Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi 98 (Pantau 98) terkait manuver Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, atas dugaan pelanggaran etik sebagai seorang Hakim MK, harus segera ditindak lanjuti Dewan Etik MK. 

Warga negara bernama Mochamad Adhi Tiawarman mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) menguji Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dari 8 Hakim Konstitusi yang menghadiri Sidang Putusan gugatan sistem pemilu hari ini, Kamis (15/6), ada 1 orang hakim yang punya pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Masyarakat diminta mengawasi kerja hakim Mahkamah Konstitusi ketika menangani perkara terkait pemilu.