Jokowi

Deklarasi dukungan relawan Gibran-Jokowi pada Jumat kemarin (19/5), menunjukkan bahwa mayoritas pendukung Jokowi akan mendukung terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kasus hukum yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate bisa berdampak buruk bagi seluruh menteri asal Nasdem yang berada di pemerintahan.

Publik saat ini menunggu sikap tegas Partai Nasdem dan Surya Paloh untuk tidak bermain dua kaki. Yakni, mengambil sikap berseberangan dengan Presiden Joko Widodo dengan keluar dari kabinet, atau tetap mengharap belas kasihan dari Jokowi.

Presiden Joko Widodo yang janji bakal membisikkan nama Capres Cawapres ke partai politik banjir kritik. Sebagai seorang kepala negara, seharusnya Jokowi jangan ikut campur urusan Pilpres.

Pengamat politik Refly Harun mengulas pernyataan politisi PDIP Adian Napitupulu yang mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak mengerahkan relawannya untuk mendukung salah satu calon presiden (capres).

Presiden Joko Widodo dianggap mempermainkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, karena tak menyebut nama Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) pada gelar Musyawarah Rakyat (Musra), di Jakarta, Minggu (14/5).

Menteri Kabinet Indonesia Maju yang maju sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu 2024 tidak boleh tinggalkan tugas utamanya.

Presiden Joko Widodo dianggap mempermainkan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, karena tak menyebut nama Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) pada gelar Musyawarah Rakyat (Musra), di Jakarta, Minggu (14/5).

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengkritisi soal kebijakan mobil listrik yang dianggapnnya justru menambah polusi udara.

Partai Nasdem tidak mudah keluar dari kabinet Jokowi. Pasalnya, Surya Paloh dan Jokowi memiliki catatan panjang dan baik. Semua itu bisa terlihat pada dua periode pilpres yakni di tahun 2014 dan 2019.

Politisi Partai Nasdem Saan Mustopa menilai wajar jika Presiden Joko Widodo tidak mengundang Nasdem ke Istana Negara saat kumpul bersama dengan enam ketua umum partai politik.

Giliran Partai Gerindra keberatan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terlalu jauh mencampuri urusan pemilihan presiden (Pilpres).

Pembentukan Koalisi Besar antara yang menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) disinyalir tak lepas dari peran Presiden Joko Widodo.