Jokowi

Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) Eko Saputra menyayangkan kerumunan masyarakat saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kerumunan massa di Maumere saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo menuai kritik di kalangan masyarakat.

Kerumunan massa yang ditimbulkan saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), disoroti anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera. 

Kasus kerumunan di Maumere, NTT yang dihadiri Presiden Joko Widodo bersifat delik umum. Sehingga proses hukumnya harus menunggu inisiatif aparat, seperti yang dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab. 

Adanya kerumunan warga saat Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) disorot banyak pihak. Apalagi dalam kerumunan itu warga tidak menggunakan masker. Selain itu Jokowi juga tampak membagikan bingkisan. 

Terjadinya kerumunan warga saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere seakan menampar pemerintah yang selalu menggalakan taat protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19. 

Kerumunan massa di tengah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, menjadi pergunjingan jagad media sosial. 

Kerumunan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, menjadi pergunjingan di dunia maya. 

Presiden Joko Widodo mengunjungi Nusa Tenggara Timur, Selasa pagi (23/2). Ada dua tempat yang dituju, yaitu Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sikka. 

Survei terbaru yang dirilis Parameter Politik Indonesia, Senin (22/2) seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL menyebutkan, sebanyak 70,8 persen warga Nahdlatul Ulama (NU} merasa puas dengan kinerja Jokowi. Sementara yang tidak puas sebanyak 24,2 persen dan tidak menjawab 5 persen.

Rencana kebijakan penghapusan pajak mobil baru pada bulan depan dinilai terlambat. 

Saat masih menjabat Gubernur Jakarta, Jokowi sempat menyebut bahwa banjir akan mudah diatasi bila menjadi presiden. Namun kini, banjir masih terjadi di mana-mana meski dirinya sudah duduk di kursi RI 1.

Presiden Joko Widodo dianggap inkonsistensi dalam mengambil kebijakan. Baik saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta maupun saat jadi presiden. 

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kunci perluasan lapangan kerja berasal dari pelaku usaha dan dunia usaha bukan dari pemerintah, dianggap aneh oleh sebagian pihak.

Masyarakat kelas menengah menyambut positif rencana kebijakan gratis pajak mobil baru di masa pandemi Covid-19 dari pemerintahan Joko Widodo.