Jokowi

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan benci produk luar negeri dianggap hanya gimmick komunikasi agar terlihat nasionalis. 

Ajakan Presiden Jokowi menggaungkan benci produk asing dinilai aneh. Tidak sedikit kalangan yang menduga Jokowi akan mengeluarkan revisi atau mencabut omongannya itu seperti pencabutan lampiran miras dalam Perpres 10/2021.

Langkah Presiden Jokowi yang segera mencabut Perpres terkait investasi industri Miras mendapatkan banyak apresiasi berbagai pihak.

Presiden Joko Widodo dianggap memberi isyarat pada Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang. 

Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya terdapat pengaturan investasi perdagangan minuman keras (miras) disambut baik sejumlah kalangan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Edmon Bura mengungkapkan tak ada warga yang terpapar Covid-19 dalam kerumunan kunjungan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa 23 Februari 2021 yang lalu.

Upaya sejumlah pihak melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri soal kerumunan massa yang terhadi saat kunjungan kerja di Maumere, Nusa Tenggara Timur, dinilai berlebihan.

Industri minuman keras bakal lebih terbuka untuk berkembang di Indonesia usai Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No 10 Tahun 2021.

Putra sulung hingga menantu Presiden Joko Widodo, yang sudah resmi dilantik sebagai Wali Kota dimasing-masing daerah pemilihannya, tetap mendapat pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Presiden Joko Widodo meyakini pada tahun 2021 perekonomian nasional bisa tumbuh positif di tengah penanganan pandemi Covid-19, sebagaimana yang diramal IMF, Bank Dunia hingga OECD.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi kerumunan yang timbul saat Presiden Joko Widodo melintas di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

Masyarakat membandingkan perlakuan hukum saat terjadi kerumunan antara Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan petinggi mantan FPI Habib Rizieq Shihab yang ditahan karena kerumunan. 

Kerumunan saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur, merupakan sebuah tamparan bagi pemerintah. 

Karena spontanitas menjadi penyebab kerumunan saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Padahal kerumunan yang terjadi di sekitar Jokowi tak menampakkan adanya penerapan prokes oleh masyarakat.