Kejagung

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terseret kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kemenkominfo usai dipanggil oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus itu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo bukan satu-satunya yang diperiksa Tim Jaksa Penyidik Jampidsus pada Senin (4/6). Total ada 8 saksi yang diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tersebut.

Kejaksaan Agung akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo pada Senin besok (3/7).

Pengembangan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020-2022 terus dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Di antaranya dengan memeriksa satu orang staf perusahaan swasta.

Kejaksaan Agung memeriksa pegawai Bank BUMN berinisial IAK dan GRF. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk.

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memanggil dan memeriksa seorang pengusahan berinisial SJS sebagai saksi.

Tanah seluas 11,7 hektare milik tersangka sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate (JGP) disita Kejaksaan Agung RI.

Sikap Partai Nasdem mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka pada Johnny G Plate direspons santai Kejaksaan Agung dan siap menghadapi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diminta mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) pada Bakti Kominfo dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan cepat.

Kejaksaan Agung diminta agar mendalami delapan konsorsium dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022.

Penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menyerahkan HS, tersangka kasus Indosurya ke Kejaksaan Agung.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum paling dipercaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), yakni Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.

Bukan hanya terbatas pada penanganan perkara tindak pidana korupsi, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) juga terkait pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Pimpinan  Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menggelar aksi di depan kantor Kajaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Panglima Polim. Mereka meminta usut tuntas kasus korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020 sampai dengan 2022.