Bukan hanya terbatas pada penanganan perkara tindak pidana korupsi, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) juga terkait pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
kejagung
Kejagung Diminta Usut Dugaan Korupsi BTS Kominfo
Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menggelar aksi di depan kantor Kajaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Panglima Polim. Mereka meminta usut tuntas kasus korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020 sampai dengan 2022.
Hasil Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik
Temuan Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan era Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.
2.103 Kasus Diselesaikan secara Restorative Justice
Sejak dicanangkan pada 2020, pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif telah membantu Kejaksaan Agung menuntaskan ribuan kasus.
17 Korban Sepakat Damai, Kasus Ambrolnya Perosotan Kenjeran Park Diajukan RJ ke Kejagung
Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak melimpahkan kasus tragedi ambrolnya perosotan Kenjeran Park ke Kejari Tanjung Perak, Kamis (17/11).
Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam, Kejagung Periksa Tujuh Petinggi Perusahaan
Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri tahun 2016-2022.
KPK Diminta Ikut Pantau Kasus Ferdy Sambo
Kejaksaan Agung memina Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut memantau kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat dengan tersangka Ferdy Sambo.
Kejagung Harus Tuntaskan Perkara Dugaan Korupsi Impor Besi dan Baja
Kejaksaan Agung harus terus bergerak untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi impor besi dan baja, baja paduan, dan produk turunannya pada 2016-2021.
Kejagung Ajukan Anggaran 24 Triliun, Hanya Disetujui 9,6 Triliun
Kejaksaan Agung membutuhkan anggaran sebesar Rp24, 567 triliun untuk menopang sejumlah program penegakan hukum dan pelayanan hukum. Namun, yang disetujui hanya Rp9,6 triliun.
Surya Darmadi Dipulangkan ke Indonesia dengan Maskapai China Airline
Koruptor senilai Rp 78 triliun Surya Darmadi alias Apeng akhirnya menyerahkan diri usai kabur ke luar negeri.
Kejagung dan KPK Didesak Segera Tangkap Apeng di Singapura
Tersangka korupsi diduga merugikan negara sebebsar Rp 78 triliun, Surya Darmadi alias Apeng jangan hanya dicegah ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebagai APH yang berwenang Jaksa dan KPK diminta memburunya.
KPK Yakin Bisa Bawa Pulang Buronan Surya Darmadi Tanpa Sidang In Absentia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin bisa memulangkan pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng ke Indonesia untuk diproses hukum dalam kasus korupsi, tanpa harus dilakukan sidang in absentia.
Koordinasi dengan Kejagung, KPK Komitmen Tangkap DPO Apeng
Komitmen memburu dan menangkap pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung yang juga menetapkan Apeng sebagai tersangka korupsi.
Mahfud MD Minta Kejagung dan Polri Serius Tegakkan Hukum Soal Dugaan Mafia Migor
Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri diminta serius menyelesaikan dugaan adanya mafia minyak goreng, baik dalam kaitan rantai produksi dan juga distribusi minyak goreng.
Tingkatkan Kompetensi Akademik, Kejagung Teken MoU dengan Universitas Brawijaya
Badan Diklat Kejaksaan Agung menandatangani kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam rangka meningkatkan kompetensi ilmu hukum kepada para pegawai kejaksaan melalui jenjang akademik.