koruptor

Bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kerjasama dan kompromi adalah kunci dalam langkah membangun Indonesia di masa depan. Tetapi, ada pihak yang tidak boleh diajak bekerjasama, yakni koruptor.

Sebuah dokumen soal dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjualbelikan harta rampasan dari para pelaku tindak pidana korupsi alias koruptor ramai dibicarakan.

Mengawali Tahun Baru 2023, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengeluarkan ajakan bagi semua elemen bangsa untuk bersama-sama membersihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari korupsi.

Seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperintahkan tidak ragu untuk tegas dalam melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi.

Sejumlah program terus dirancang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya menekan angka korupsi di tanah air. Terkini, KPK punya program penguatan antikorupsi yang menyasar para pejabat tinggi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membawa empat isu prioritas pada forum Anti-Corruption Working Group (ACWG) yang diikuti oleh delegasi negara-negara anggota G20, salah satunya ialah meminta seluruh aparat penegak hukum (APH) menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bagi para koruptor.

Hukuman badan mesti dikedepankan jika tujuan pemberantasan korupsi adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor). Walaupun, para pelaku tipikor cenderung tidak jera dengan hukuman penjara.

Aliansi Masyarakat Peduli Adhyaksa (Ampad) mendukung penuh Kejaksaan Agung di bawah pimpinan ST Burhanuddin untuk menerapkan hukum mati bagi koruptor.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mendukung Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang sedang mengkaji hukuman mati bagi koruptor. Hal ini memperlihatkan bahwa komisi anti rasuah tersebut sangat fokus pada pencegahan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa hasil tangkapannya terhadap pelaku korupsi didominasi orang yang berpendidikan tinggi.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Al Fikri, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan seluruh narapidana, termasuk terpidana kasus korupsi, berhak mendapat remisi.

Sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait polemik glorifikasi pembebasan Pedangdut Saipul Jamil (SJ) dan melarangnya tampil di televisi dinilai belum cukup.

Larangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Saipul Jamil dianggap berlebihan dan dianggap bisa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebaliknya, KPI seharusnya turut memblokir koruptor atau mantan narapidana kasus korupsi untuk tampil di layar televisi.