koruptor

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mendukung Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang sedang mengkaji hukuman mati bagi koruptor. Hal ini memperlihatkan bahwa komisi anti rasuah tersebut sangat fokus pada pencegahan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa hasil tangkapannya terhadap pelaku korupsi didominasi orang yang berpendidikan tinggi.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Al Fikri, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan seluruh narapidana, termasuk terpidana kasus korupsi, berhak mendapat remisi.

Sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait polemik glorifikasi pembebasan Pedangdut Saipul Jamil (SJ) dan melarangnya tampil di televisi dinilai belum cukup.

Larangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Saipul Jamil dianggap berlebihan dan dianggap bisa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebaliknya, KPI seharusnya turut memblokir koruptor atau mantan narapidana kasus korupsi untuk tampil di layar televisi.

Calon koruptor yang akan melakukan tindak pidana korupsi dianggap mulai belajar berkomunikasi menggunakan alat elektronik untuk menghindari penyadapan dan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi III DPR RI mendukung RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang ramai diperbincangkan dan harapan PPATK mendapat akselerasi dalam prosesnya. 

Hukuman mati untuk pelaku korupsi Bansos Covid-19 sejatinya sudah menjadi komitmen Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. Sebab itu, saat ini informasi siapa 'madam' bansos Covid-19 dinilai lebih dibutuhkan publik.

Wacana Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait ancaman dan tuntutan hukuman mati bagi para pelaku tindak pindana korupsi di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19), sudah sesuai Undang Undang.