"KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa dengan menangkap Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengurusan perkara Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Jumat (24/9). Dikabarkan, Azis Syamsuddin dipanggil dengan status sebagai tersangka.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar media tidak berandai-andai dalam melihat kasus yang menjerat Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Pasalnya, sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang berwenang belum mengumumkan secara resmi.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tidak akan melalukan intervensi apapun dalam proses hukum Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin yang dikabarkan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini dikomandoi Firli Bahuri dianggap lebih baik dibanding era sebelumnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tetap garang. Terbukti KPK melakukan Operasi tangkap tangan (OTT) beberapa kepala daerah akhir-akhir ini.

Biaya politik di Indonesia untuk menjadi kepala daerah dianggap masih terbilang mahal. Inilah yang kemudian seperti membuka pintu terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi.

Setelah memeriksa sejumlah pihak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, sejak Selasa malam (21/9), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Koltim tahun 2021.

Dua mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didakwa menerima uang sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura dari konsultan pajak tiga perusahaan.

Sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak gentar dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak seperti kebanyakan pejabat yang langsung pergi usai diperiksa KPK, Anies justru tenang menghampiri awak media yang telah menunggunya.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telusuri adanya dugaan pemberian uang dari para aparatur sipil negara (ASN) yang berkeinginan menjadi Penjabat Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Sekretaris daerah Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono dan Kepala Dinas PMD Edy Suryanto terlihat keluar dari Mapolres Probolinggo Kota. Dia keluar sekitar pukul 19:45 WIB.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi baru saja selesai menjalani pemeriksaan Penyidik KPK pada Selasa (21/9).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali memeriksa ASN Pemkab Probolinggo. Mereka diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan yang akhirnya menyeret Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan Anggota DPR RI, Hasan Aminuddin yang tak lain adalah suaminya.