Mahfud MD

Menghilangkan peran mendiang Presiden Soeharto dalam catatan sejarah Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 adalah satu keputusan yang tidak masuk akal.

Dugaan penghapusan peran Soeharto dalam sejarah peristiwa Serangan Umum 1 Maret sebagian pihak geleng-geleng kepala, tak terkecuali tokoh sekaliber Rizal Ramli.

Presiden Joko Widodo resmi menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan. Keputusan tersebut merujuk pada Keputusan Presiden (Kepres) 2/2022 yang sudah diteken Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak menampik klaim pihak Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam kasus Satelit Slot Orbit 123 BT di Kemhan.

Pengungkapan oknum menteri yang meminta setoran uang kepada direktur jendral seperti diungkap oleh Menko Polhukam, Mahfud MD menuai kritik yang menyasar Presiden Joko Widodo.

Dalam negara yang berdasarkan Pancasila seperti Indonesia, semua agama membawa ajaran kebaikan.

Pengembalian aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh pemerintah terus dilakukan, mengingat masih banyak obligor yang belum menyerahkan utangnya kepada negara.

Posisi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam bisa saja dicopot karena bukan reprsentasi partai politik. Hal ini menjadi alasan rasional bagi Presiden Joko Widodo jika mempertimbangkan kepentingan politik 2024. Namun tenti akan berbahaya seandainya posisi Menko Polhukam diisi oleh partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU 11/2020 tentang UU Cipta Kerja terus menuai kontroversi di publik. Mayoritas bertanya kenapa UU Cipta Kerja masih berlaku, padahal MK sudah menyebut inkonstitusional.

Pemerintah memastikan tidak akan melarang masyarakat memberikan pandangan dan persepsi atas penangkapan tiga ulama terduga teroris yang ditangkap tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror baru-baru ini.

Kegaduhan penangkapan tiga terduga terorisme yang dikait-kaitkan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipastikan tidak dibuat secara sengaja oleh pemerintah maupun aparat hukum.

Menko Polhukam Mahfud MD menilai anggapan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terkesan asal tangkap pelaku tindak pidana teror sangat berlebihan.

Semua pihak diharapkan agar tidak terlalu over dalam menyikapi insiden penangkapan tiga orang terduga teroris ynag salah satunya diketahui bekas anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apalagi, sampai ada wacana pembubaran MUI lantaran disebut-sebut menjadi sarang teroris.

Penangkapan tiga orang terduga teroris ynag salah satunya diketahui bekas anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), supaya tidak terlalu didramatisir. Apalagi sampai ada wacana pembubaran MUI karena disebut-sebut menjadi sarang teroris.