mahkamah konstitusi

Upaya perlawanan terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman tengah disiapkan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana, soal aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Langkah Anwar Usman menggugat pengangkatan Ketua MK, Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Jumat (24/11), dinilai sebagai sinyalkan kondisi psikologisnya sedang depresi.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK, menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah resmi memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Pemberhentian karena dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Hasil survei terbaru lembaga kredibel Charta Politika menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putera Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, malah membebani elektabilitas capres Prabowo Subianto.

Langkah anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengajukan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal Capres-Cawapres, dinilai tidak ada yang salah.

Langkah PDI Perjuangan mengajukan hak angket atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya perkara nomor 90/PUU-XII/2023 dinilai tidak tepat.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman kembali dipanggil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) , Jumat (3/11). Pemanggilan ini adalah untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden disarankan agar tidak dijadikan landasan untuk mendaftarkan pasangan calon pada Pilpres 2024. Sebab, keputusan tersebut dinilai tidak sah.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi menilai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus uji materiil terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas minimum usia capres-cawapres telah melanggar kode etik.

Gugatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNS), Almas Tsaqibirruu Re A, yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK), seharusnya bisa menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden (capres).

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan perkara kontroversial yang lebih nampak aspek politiknya ketimbang aspek hukum konstitusi yaitu mengenai pengujian ketentuan syarat umur Capres dan Cawapres yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian”.