Mardani H Maming

Vonis penjara 10 tahun untuk Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H Maming, menegaskan tudingan pihak-pihak tertentu, seperti mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (BW), bahwa KPK dianggap telah mengkriminalisasi dan cenderung politis tidak terbukti.

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H Maming didakwa menerima suap senilai Rp 118,75 miliar dari persetujuan pelimpahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kasus dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terus didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Petinggi perusahaan yang terafiliasi dengan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018 Mardani H. Maming (MM) dicecar tim penyidik KPK terkait pembelian aset berupa lahan hingga kepemilikan perusahaan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu.

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H. Maming (MM) dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendalinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mardani H. Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (30/8).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mardani H. Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (30/8).

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri aliran dana dari perusahaan-perusahaan milik dan terafiliasi dengan tersangka Mardani H Maming (MM) selaku Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2010-2015 dan 2016-2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan membuka peluang menjerat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2010-2015 dan 2016-2018, Mardani H. Maming dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Batu Licin 69 yang diduga milik Mardani H Maming (MM).

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (3/8) hari ini.

PDI Perjuangan keberatan atas penyematan status buronan kepada tersangka dugaan suap dan gratifikasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming.

Mardani H Maming akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (28/7). Saat dating, Maming membawa surat berlogo Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Mardani H Maming resmi dinonaktifkan sebagai Bendahara Umum (Bendum) PBNU. Keputusan ini diambil usai Maming menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memburu dan menangkap Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming jika hari ini tidak menyerahkan diri.