Sejumlah kiai pesantren angkat suara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming dalam daftar pencarian orang (DPO).
Mardani H Maming
KPK Yakin PN Jaksel akan Tolak Gugatan Praperadilan Mardani Maming
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel akan ditolak Hakim.
Jadi Buronan, KPK Sebarkan Foto dan Minta Bantuan Polri Tangkap Mardani H Maming
Usai mengumumkan tersangka Mardani H. Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan foto dan surat DPO Maming.
Mardani H Maming, Bendahara Umum PBNU Buronan KPK
Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming telah resmi menyandang status buronan KPK. Maming dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terhitung mulai hari ini, Selasa (26/7).
Mardani H Maming Tidak Kooperatif, KPK Ancam Tetapkan DPO
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming untuk kooperatif. Bahkan, KPK mengancam akan terbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO).
Lolos dari Jemput Paksa KPK, Diduga Ada Orang Kuat di Belakang Mardani H Maming
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming berhasil lolos saat hendak dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga kuat ada orang kuat di belakang Maming.
Jemput Paksa Mardani H Maming, KPK Geledah Apartemen Miliknya
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menemukan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming saat hendak dilakukan upaya jemput paksa.
Maming Diduga Dirikan Sejumlah Perusahaan untuk Samarkan Uang Suap Rp 104 Miliar
Terungkap, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming diduga gunakan beberapa perusahaan yang terafiliasi dengannya untuk menyamarkan penerimaan uang diduga suap mencapai Rp 104 miliar lebih.
Diperiksa KPK Hampir 11 Jam, Paman Mardani H Maming Bungkam
Muhammad Bahruddin, paman dari tersangka Mardani H. Maming, memilih bungkam usai menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam (19/7).
Mangkir dari Panggilan Penyidik, KPK Ultimatum Mardani H Maming
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses praperadilan yang diajukan Kuasa Hukum Mardani H. Maming tidak akan menghalangi lembaga antirasuah mengusut kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Kuasa Hukum Mardani Maming Diingatkan Jangan Pakai Jurus Mabok, Ikuti Saja Prosedur Hukum
Kuasa hukum Mardani H Maming, Bambang Widjojanto diminta untuk menjaga etika hukum dan tidak membuat gaduh dengan berbagai pernyataan menyesatkan dan memprovokasi publik dalam proses pra-peradilan penetapan tersangka oleh KPK terhadap kliennya.
Mardani Maming Tersangka, Warga NU Ingatkan PBNU: Korupsi Sudah Jelas Hukumnya Haram, Bukan Subhat
Sudah tiga pekan Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap izin tambang. Namun, hingga kini PBNU belum mengeluarkan sikap tegas.
Sudah Diperiksa KPK, 9 Saksi Kuatkan Kasus Suap dan Gratifikasi Mardani H. Maming
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini penyidik KPK sudah memeriksa sembilan orang saksi.
Mardani H Maming Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi, KPK Pastikan Punya Alat Bukti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah mengantongi dua alat bukti dalam penetapan Mardani H. Maming sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Mengaku Dikriminalisasi, KPK Ingatkan Mardani H Maming
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan politisi PDIP Mardani H. Maming untuk tidak melemparkan opini tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.