Pemilu 2024

Terdapat empat provinsi baru di Papua yang bakal menjadi daerah pilihan Pemilu 2024 mendatang. Sejumlah partai politik perlu memikirkan daerah pilihan baru tersebut dalam meraup suara agar lolos ke Senayan.

Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Timur Muhammad Fawait menyambut baik keputusan DPP yang ingin tetap memakai nomor urut 2 dalam pemilu 2024 mendatang. Alasannya, nomor urut 2 merupakan simbol V atau Victory.

Partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) hari ini akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ri. Partai Buruh, adalah salah satu pihak memastikan sudah menerima undangan dari KPU RI untuk menghadiri pengumuman hasil rekapitulasi dan pengundian nomor partai politik peserta Pemilu 2024.

Dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipastikan akan bersikap netral.

Pendiri sekaligus Ketua Dewan Syura Partai Ummat, Amien Rais mengecam usulan agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dikaji ulang alias ditunda, sebagaimana disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Pemerintah diminta untuk mematuhi konstitusi agar pemilu tetap digelar pada 2024, sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat ibadah. Imbauan ini disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Senin (12/12).

Pakar Politik Unair Dr. Suko Widodo Drs, M.Si menilai wajar jika survei Political Statistic (Polstat) Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai salah satu kandidat Calon Presiden (Capres) 2024.

Iring-iringan akan dilakukan Partai Buruh bersama masyarakat kelas pekerja ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu mendatang (14/12).

Pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang menyarankan agar gelaran Pemilu 2024 diperhitungkan sama saja mengingkari konstitusi yang telah mengatur pembatasan masa jabatan presiden.

Setelah memantau proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol peserta Pemilu, KPU didesak membuka seluruh data syarat kepesertaan partai politik calon peserta pemilu, mulai dari tahapan verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual.

Merespons belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) UU 7/2017 tentang Pemilu disorot oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab, Perppu itu diperlukan untuk memayungi beberapa perubahan yang diperlukan, terutama terkait adanya empat provinsi baru di tanah Papua.

Sekretaris Jenderal Dewan Koordinasi Nasinal (DKN) Garda Bangsa, Muhammad Rodli Kaelani membuka acara Muscab serentak DKC Garda Bangsa se-Provinsi Jambi, pada Sabtu (10/12) kemarin.

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan DPR RI pada Selasa (6/12) menjadi satu kebijakan yang harus dipertimbangkan masyarakat dalam menentukan pilihan di Pemilu Serentak 2024.

Perlu upaya serius untuk menurunkan suhu politik jelang menyambut pemilihan umum (pemilu) di tahun 2024 mendatang. Salah satunya adalah pemerintah harus menertibkan para buzzer politik.